MS Kaban Mangkir dari Panggilan KPK

[2/4/08]
Menteri Kehutanan, MS Kaban mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUP) di Riau, Rabu (2/4), dengan tersangka Bupati Pelalawan Riau, Tengku Azmun Jaafar. “Hari ini beliau (Kaban) tidak bisa memenuhi panggilan KPK,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP.

Johan menuturkan Kaban memberitahukan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirim melalui fax. Dalam surat itu disebutkan Kaban berhalangan hadir karena ada acara yang tidak bisa ditunda. Namun tidak disebut secara rinci acara dimaksud. Johan mengatakan KPK telah menjadwal ulang pemanggilan Kaban. Rencananya Senin pekan depan.

Azmun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2007 lalu dan ditahan pada 14 Desember 2007. Azmun diduga merugikan negara sebesar Rp1,3 triliun karena melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan IUP terhadap 15 perusahaan pengelola hasil hutan di Riau.

Read more...

MS Kaban Penuhi Penggilan KPK

[7/4/08]
Dari hasil verifikasi terungkap bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUP) menyalahi aturan.

Setelah mangkir pekan lalu, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/4). Kaban diperiksa sebagai saksi terkait kasus Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Kaban dimintai keterangan tentang prosedur penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUP) dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan.

Usai diperiksa selama hampir lima jam, Kaban menjelaskan, dalam penerbitan IUP, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan berperan melakukan verifikasi terhadap izin yang telah dikeluarkan bupati. Meski demikian, menurut Kaban, verifikasi Departemen Kehutanan tidak melegitimasi surat izin yang telah dikeluarkan Bupati Azmun Jaafar. “Tapi untuk menjamin kepastian hukum dan usaha juga untuk mengetahui sejauhmana izin bupati sesuai dengan ketentuan saat itu,” jelas Kaban.

Menurut Kaban, proses verifikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. "Kalau izin itu dikeluarkan oleh bupati, maka bupati yang harus bertanggung jawab," ujarnya.

Kaban menegaskan penerbitan IUP Pelalawan menyalahi aturan yang berlaku. Dari 15 IUP yang telah diverifikasi, sebanyak 7 IUP dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. “Kalau diukur dari peraturan saat itu, izin yang dikeluarkan sangat jauh dari sebenarnya,” kata Kaban sambil tertawa.

Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, saat ini Departemen Kehutanan mendisiplinkan penerbitan izin-izin. Diantaranya dengan memberlakukan proses deliniasi (seleksi areal hutan) mikro dan makro secara ketat. “Kita tidak akan memberikan pelayanan kalau itu tidak dilakukan,” kata Kaban.

Bersamaan dengan pemeriksaan Kaban, Azmun yang telah ditahan sejak 14 Desember 2007 juga menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil penyidikan KPK, Azmun diduga merugikan negara Rp1,3 triliun karena melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan IUP terhadap 15 perusahaan pengelola hasil hutan di Riau.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, Azmun menerbitan IUP kepada 15 perusahan yang tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 dari 15 perusahaan tersebut memiliki hubungan atau afiliasi dengan yang bersangkutan.

Selain itu, penerbitan izin yang seharusnya diperuntukkan pada lahan kosong ternyata diberikan pada lahan hutan alam yang memiliki potensi kayu di atas lima meter kubik per hektar. KPK juga menemukan adanya aliran dana kepada Azmun senilai lebih Rp1 miliar. Atas dugaan itu, Azmun diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Azmun juga diduga menerima gratifikasi atau suap senilai Rp600 juta untuk menelurkan sejumlah izin tersebut. Karena itu, Azmun juga diduga melanggar pasal 5 ayat (2), pasal 11 dan atau Pasal 12 hurub b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Kuasa hukum Azmun dari kantor pengacara Amir Syamsudin sudah minta penangguhan penahanan kliennya. Namun hingga sekarang, Azmun masih tetap berada dalam tahanan.

Read more...

Menerbitkan Izin Tanpa Dasar, Bupati Pelalawan Ditahan KPK

[15/12/07]
Bupati Pelalawan Riau diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan ijin usaha pemanfaatan hutan bagi 15 perusahaan di Riau. Ia juga diduga terafiliasi dengan dan menerima gratifikasi dari perusahaan itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pelaku pembalakan liar Bupati Pelalawan Riau Tengku Azmun Jaafar, Jum'at (14/12). Azmun telah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2007 lalu. Kasus ini tidak semata dilihat dari sisi pembalakan liar, namun juga pemberantasan korupsi. Pasalnya, penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUP) yang dikeluarkan Azmun diduga merugikan negara sebesar Rp1,3 triliun.

Menurut Ketua KPK Bidang Penindakan Tumpak Hatorangan Panggabean, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup. Bersama ahli dari Dirjen Kehutanan Dephut penyidik berhasil menemukan kerugian negara. “Kerugian dihitung dari tegakan kayu yang diperoleh dari perusahaan yang telah melakukan illegal logging,” terang Tumpak saat konferensi pers di KPK, Jum'at (14/12).

Dari hasil penyidikan KPK itu, natara 2001 hingga 2006 Azmun diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan IUP kepada 15 perusahaan di Riau. Tumpak menerangkan ada tiga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Azmun.

Pertama, penerbitan ijin itu dilakukan pada lahan hutan alam yang memiliki potensi kayu dan bukan pada areal kosong, padang alang-alang atau semak belukar. “Seharusnya ia tidak boleh menerbitkan ijin di lahan tersebut,” ujar Tumpak.

Hal itu bertentangan dengan PP No. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan. Pasal 30 PP No. 30/2004 itu menyebutkan usaha pemanfaatan hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang ilalang dan atau semak belukar dihutan produksi.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman pemberian IUP pada hutan produksi hal itu juga dilarang. Kepmenhut itu menentukan areal yang dapat diterbitkan IUP adalah lahan hutan yang telah menjadi lahan kosong atau terbuka dan vegetasi alang-alang dan/atau semak belukar. Begitupula untuk vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm tidak boleh diberikan IUP.

Lahirnya ijin itu juga tidak memenuhi persyaratan. Antara lain kelimabelas perusahaan itu tidak membayar iuran, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, peta area. Lagipula, perusahaan itu tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan ijin. Sebab tidak memenuhi kemampuan keuangan dan tidak memenuhi kemampuan teknis dalam rangka usaha hutan tanaman.

Apalagi Azmun terafiliasi dalam tujuh diantara 15 perusahaan itu. “Dia menempatkan ajudannya di perusahaan itu,” terang Tumpak. Umumnya perusahaan itu tidak punya kualifikasi untuk melakukan tanaman industri. Tapi tetap diberikan ijin. “Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil kayu,” kata Tumpak.

Atas dugaan itu, Azmin diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Korupsi). Selain itu, Azmin juga diduga menerima gratifikasi atau suap senilai Rp600 juta untuk menelurkan sejumlah ijin tersebut. Karena itu, Azmin juga diduga melanggar Pasal 5 ayat (2), pasal 11 dan atau Pasal 12 hurub b UU Korupsi. “Karena dilakukan berkali-kali dan berlanjut bisa dijunctokan dengan Pasal 64 dan 65 KUHP,” tambah Tumpak.

Terkait dengan rekanan yang terkait kasus Azmin, KPK masih mengembangkan penyelidikan untuk menarik tersangka lain. Sementara bagi perusahaan yang melakukan penebangan kayu, Tumpak berpendapat lebih tepat jika mereka dikenakan hukuman berdasarkan UU Kehutanan atau UU Lingkungan Hidup. “Faktanya mereka merusak lingkungan,” kata Tumpak. KPK, kata Tumpak, lebih fokus pada kasus yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara.

Read more...

Bahan Baku RAPP Dipasok dari Perusahaan Fiktif

Bahan Baku RAPP Dipasok dari Perusahaan Fiktif
[24/6/08]
Dari fakta yang terungkap di persidangan, PT Persada Karya Sejati membeli dan mengadakan kerja operasional dengan perusahaan fiktif buatan Bupati Pelalawan. Ujung-ujungnya, hasil kayu perusahaan tersebut dipasok ke RAPP untuk bahan baku.

Skenario pengambilalihan perusahaan boneka milik Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafaar ke PT Persada Karya Sejati (PKS) diduga hanya akal-akalan untuk memasok bahan baku ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Lima perusahaan milik Azmun yang diambil alih PKS hanya dimanfaatkan izinnya untuk melakukan penebangan hutan di areal perusahaan itu.

Izin yang diterbitkan Azmun adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tamanan (IUPHHKHT). Lima perusahaan itu adalah CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Utama, CV Putri Lindung Bulan, CV Mutiara Lestari dan CV Tuah Negeri. Seperti diberitakan sebelumnya, kelima perusahaan tersebut ternyata fiktif dan diatasnamakan kroni-kroni Azmun.

Begitupula dengan dua perusahaan lain yang menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan PKS, yaitu PT Madukoro dan CV Harapan Jaya. PT Madukoro yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), merupakan perusahaan yang dipinjam benderanya oleh Budi Surlani, orang suruhan Azmun. Seperti halnya Madukoro, Harapan Jaya merupakan perusahaan bentukan Hambali, orang yang disebut-sebut sebagai tangan kanan Azmun. Baik Budi maupun Hambali merupakan pegawai di Dinas Kehutanan Pelalawan. Belakangan Budi malah diperbantukan sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di RAPP.

Biro Hukum PKS, Paulina, menerangkan dari hasil pembelian izin oleh PKS, RAPP dapat melakukan land clearing alias penebangan di areal hutan ketujuh perusahaan tersebut. Hasilnya, kayu bahan baku serpih (BBS) dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku RAPP. Sementara kayu petukangan dijual kepada PT Forestama Raya.

Wanita kelahiran Tanjung Balai Asahan itu membeberkan fakta itu dalam kesaksian di persidangan lanjutan Azmun di Pengadilan Tindak Pidana Korupis (Tpikor), Jakarta, Selasa (24/6). Meski demikian, ia membantah PKS adalah anak perusahaan RAPP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Azmun.

"Secara perseroan tidak ada hubungan, RAPP adalah mitra, karena kita (PKS, red) menyuplai bahan baku ke RAPP," ujar Paulina yang pernah bekerja di PT Raja Garuda Mas itu. Menurut dia, PKS memiliki perjanjian kerja sama dengan RAPP. Hanya, disesuaikan dengan izin-izin dari perusahaan yang bernaung di PKS.

Biaya ambil alih dan KSO

Untuk mengambil alih ketujuh perusahaan itu, kata Paulina, PKS harus mengeluarkan uang yang jumlahnya bervariasi. Standar biaya pembelian itu dilihat berdasarkan letak areal, akses masuk ke areal –dekat dengan daerah industri. "Industri dimaksud adalah industri yang akan menampung kayu kita dan di Riau lebih dekat dengan RAPP," terang perempuan kelahiran 1968 itu.

Tabel Biaya Pengambilalihan Perusahaan PKS
Nama Perusahaan	Biaya
CV Bhakti Praja Mulia	Rp6,75 miliar
CV Alam Lestari	Rp2,2 miliar
CV Mutiara Lestari	Rp1 miliar
CV Putri Lindung Bulan	Rp2,5 miliar
CV Tuah Negeri	Rp1,5 miliar

Sumber : Kesaksian Paulina

Selain itu luas areal dan IUPHHKHT juga menjadi pertimbangan. Keputusan pengambilalihan itu bukan di tangan Paulina sendiri, melainkan Tim dari PKS yang diketuai Rosman, Direktur PKS. Dalam dakwaan Azmun disebutkan Rosman adalah General Manager Forestry RAPP. "Yang saya tahu Rosman pernah bekerja di RAPP," kata Paulina.

Setelah perusahaan tersebut diambil alih, IUPHHKHT-nya plus akta pendirian perusahaan, diambil oleh PKS. Kepengurusannya berpindah tangan ke Said Edi dan Muler Tampubolon. Namun menurut pengakuan Said di persidangan, ia tidak pernah menerima gaji dari PKS ataupun kelima perusahaan yang diambil alih, meskipun Said berkedudukan selaku direktur.

Sementara untuk KSO dengan PT Madukoro, PKS harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Biayanya mencapai Rp5,884 miliar. Sedangkan KSO dengan CV Harapan Jaya hanya Rp600 juta. Paulina menjelaskan, biaya itu hanyalah pinjaman dua perusahaan tersebut dan akan dipotong dengan fee hasil produksi kayu. Padahal dalam persidangan sebelumnya terungkap kedua perusahaan itu menerima uang dari PKS untuk mengurus Rencana Kerja Tahunan (RKT) ke Kantor Dinas Kehutanan Riau. RKT adalah bekal untuk melakukan penebangan kayu.

Azmun sendiri, menurut pengakuan Budi Surlani, mendapat keuntungan Rp12,367 miliar dari RAPP. Keuntungan itu atas jasa Azmun menelurkan IUPHHKHT terhadap tujuh perusahaan yang diambil alih dan KSO dengan PKS. Perjanjian KSO itu sendiri berlaku selama 32 tahun. Selama jangka waktu itu, PKS berhak melakukan land clearing. Keuntungannya dibagi 70 persen kepada PKS dan sisanya untuk PT Madukoro dan CV Harapan Jaya. Paulina lah yang merancang isi perjanjian itu. Sebelumnya, kedua perusahaan itu mengusulkan agar pembagian keuntungan 60 banding 40 persen.

"Apa peran kedua perusahaan itu dalam operasional," tanya anggota Majelis Hakim I Made Hendra. Paulina tidak bisa menjelaskan. Terang saja Paulina tidak bisa berkata-kata, pasalnya perusahaan itu memang tidak berkontribusi hanya modal IUPHHKHT.

"Kalau begitu seharusnya perjanjian itu dinamakan perjanjian jual beli izin," tegas hakim anggota Andi Bachtiar. Hakim ad hoc ini lantas mengingatkan Paulina agar tidak sembarangan membuat perjanjian. "Pekerjaan hukum tidak bisa direkayasa, lain kali perbaiki cara kerjanya," tandas Andi Bachtiar.

Kedudukan Paulina sendiri sebagai legal di PKS rada janggal. Ia mengaku diberi surat kuasa oleh Rosman sebagai legal. Namun ia mengaku mendapat gaji dari PT Sumatera Riang Lestari. Saat dikonfirmasi soal itu, Paulina berdalih perusahaan tersebut masih satu manajemen dengan PKS.

Surat kuasa dari Rosman itu tidak termasuk pembayaran untuk pengambilalihan perusahaan dan KSO. Nyatanya, semua biaya pengambilalihan perusahaan dan KSO dilakukan oleh Paulina. Cek pembayaran itu pun tidak atas nama PKS, tapi antara lain atas nama PT Lestari Unggul Makmur dan PT Sentosatama Indah Abadi. "Perusahaan itu adalah grup perusahaan PKS," dalihnya. Ia menerangkan di Sungai Dukuh No. 333 Riau –kantor PT PKS– juga bermukim 23 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dimana manajer HRD dan keuangannya sama.

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19553&cl=Berita

Read more...

Tebang Pilih di Hutan Pelalawan

Tebang Pilih di Hutan Pelalawan
Para pejabat yang ikut memberi izin eksploitasi hutan Pelalawan sudah jadi tersangka, kecuali Gubernur Riau Rusli Zainal. Ada intervensi?

TENGKU Azmun Jaafar mulai tersenyum. Ditemui pada akhir pekan lalu di rumah tahanan Markas Besar Kepolisian RI, Bupati Pelalawan, Provinsi Riau, yang didakwa melakukan korupsi pemberian izin pemanfaatan hutan ini mengaku sedikit lega setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau menjadi tersangka.


Tiga kepala dinas itu adalah Asrar Rahman, Syuhada Tasman, dan Burhanuddin Husin. Mereka dinilai berperan dalam pemberian izin kepada sejumlah perusahaan yang terindikasi merugikan negara sekitar Rp 1,2 triliun. Langkah KPK ini menjadi bola panas sebab Burhanuddin saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

"Tapi itu masih ada yang kurang," kata Azmun. Menurut dia, selain tiga mantan kepala dinas, orang yang juga bertanggung jawab dalam hal terbitnya izin eksploitasi hutan itu adalah Gubernur Riau Rusli Zainal. "Dia juga harus bertanggung jawab," katanya.

Azmun wajar menagih sebab, dalam kasus yang tengah membelitnya, ada lima orang yang ikut berperan aktif dalam hal terbitnya izin, yang dinilai KPK terindikasi korupsi. Selain Asrar, Syuhada, dan Burhanuddin, dua orang lainnya adalah Rusli dan Sudirno, namun hanya Rusli yang belum jadi tersangka, karena Sudirno sudah mendapat penetapan status tersangka dari Polda Riau.

Dari dokumen pemeriksaan saksi-saksi di hadapan penyidik KPK, keterlibatan Rusli sebenarnya terungkap jelas. Malah, jika ditelusuri lebih dalam, indikasi kesalahan Asrar, Syuhada, dan Burhanuddin sebenarnya tidak seberat yang dilakukan Rusli. Tiga mantan kepala dinas itu mengabaikan aturan prosedur pemberian izin rencana kerja tahunan (RKT). "Sedangkan Rusli menandatangani dan mengesahkan RKT yang bukan menjadi kewenangannya," ujar seorang sumber.

Rusli dalam kesaksian di depan penyidik KPK pada 13 November 2007 mengakui telah meneken dan mengesahkan izin RKT 10 perusahaan pada 2004. "Saya tidak ingat persis, tetapi berdasarkan dokumen yang ada, saya pernah menandatangani 10 keputusan Gubernur Riau tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman," jawab Rusli dalam dokumen pemeriksaan yang salinannya diperoleh Koran Tempo ini.

Soal apakah dia memiliki kewenangan, Rusli mengaku tidak mengetahuinya. Kepada penyidik, Rusli mengatakan izin itu diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan kala itu, Syuhada Tasman.

Pengakuan Rusli ini bertolak belakang dengan pernyataan Syuhada dalam pemeriksaan di hadapan penyidik KPK pada hari yang sama. Menurut Syuhada, Rusli sebenarnya yang memerintahkan dia memproses pemberian izin RKT kepada 10 perusahaan itu.

Syuhada bercerita, pada akhir 2003 dia melapor kepada Rusli tentang adanya permohonan penilaian pengesahan RKT dari 10 perusahaan. Kepada Rusli, Syuhada mengaku tidak berani meneken dan mengesahkan RKT itu karena belum selesainya proses verifikasi yang dilakukan Departemen Kehutanan.

"RKT ini kan rutin. Di samping itu, kita perlu percepatan pembangunan hutan tanaman. Siapkan saja. Kalau perlu, saya tanda tangani," jawab Rusli ketika itu, seperti dituturkan Syuhada. Rusli menandatangani sendiri 10 izin RKT tersebut.

Jaksa KPK Riyono mengatakan langkah Rusli menandatangani dan mengesahkan RKT itu melanggar kewenangannya sebagai gubernur. Sebab, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/KPTS-II/2002 tanggal 4 Juli 2002, kewenangan itu ada pada Kepala Dinas Kehutanan Riau. "Dia melampaui kewenangan yang dimilikinya," kata Riyono.

Tak hanya soal kewenangan yang dilanggar, saat menjadi saksi dalam persidangan Azmun Jaafar dua pekan lalu, Kepala Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Riau Frederick Suli mengungkapkan fakta baru. Dia mengatakan izin RKT yang diberikan Rusli terdapat di areal hutan alam yang masih terdapat tegakan pohon. Kebijakan ini juga menyimpang karena pemberian izin RKT tidak berdasarkan perhitungan di lapangan. "Melainkan hanya perhitungan yang tercantum dalam dokumen," kata Frederick.

Seorang sumber Tempo menyebutkan, para penyidik KPK sebenarnya sudah merekomendasikan untuk menetapkan status tersangka atas Rusli. Istilahnya, kata dia, berkas tersangka untuk calon Gubernur Riau yang diusung Partai Golkar ini sudah tersusun rapi di dalam loker. "Tinggal tarik saja. Hanya izin untuk menariknya belum ada," ujar sumber tersebut tanpa mau memerinci.

Ketua KPK Antasari Azhar yang ditemui beberapa waktu lalu memastikan belum ada penetapan tersangka baru untuk kasus hutan Pelalawan. "Belum ada tersangka baru," katanya.

Wakil Ketua Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah menegaskan lembaganya tidak bisa menetapkan sembarangan status tersangka atas seseorang. Status itu baru bisa diberikan jika sudah ada bukti yang cukup. "Kami tidak bisa mengada-adakan sesuatu yang tidak ada kan?" katanya.

Adapun Rusli Zainal hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai tanggapannya. Sabtu lalu, wartawan koran ini dijanjikan untuk bisa melakukan wawancara dengan Ketua DPD Golkar Riau ini di Pekanbaru. Setelah menunggu lama, wawancara tersebut tidak terealisasi.

Ditemui dua pekan lalu, Rusli sempat ditanyakan soal kewenangannya menerbitkan RKT kepada 10 perusahaan itu. "Nanti saja. No comment soal itu," jawabnya singkat. Tempo juga telah mengirimkan pertanyaan tertulis kepada Rusli, yang hingga saat ini belum juga dijawab.

Ketua Tim Pemberantasan Illegal Logging Riau Wan Abubakar meminta penyimpangan pemberian izin eksploitasi hutan yang diberikan oleh mantan pejabat diusut tuntas.

Menurut pelaksana tugas Gubernur Riau ini, pelanggaran prosedur pemberian izin yang dilakukan bekas gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan Riau terhadap sejumlah perusahaan telah menimbulkan akses rusaknya hutan di Riau. "KPK harus mengusut semuanya. Semua mantan pejabat yang terlibat harus dimintai tanggung jawabnya," ujarnya. SETRI YASRA CHETA NILAWATY JUPERNALIS SAMOSIR

Lisensi Ilegal Menjarah Hutan

Pengungkapan kasus korupsi dalam eksploitasi hutan Pelalawan semakin mempertegas bahwa kehancuran hutan di Riau adalah akibat pemberian pemanfaatan hutan yang dilakukan secara ugal-ugalan. Ada kepala dinas yang menabrak aturan dan prosedur yang berlaku menerbitkan izin. Ada pula gubernur yang nekat mengeluarkan izin meski tak memiliki wewenang.

Berikut ini 10 perusahaan yang mendapat keuntungan dari izin yang dikeluarkan Gubernur Riau Rusli Zainal.

No.	Nama Perusahaan	Nilai Kayu
1.	CV Bhakti Praja Mulya	Rp 10,74 miliar
2.	PT Selaras Abadi Utama	Rp 6,99 miliar
3.	CV Tuah Negeri	Rp 4,63 miliar
4.	CV Mutiara Lestari	Rp 282 juta
5.	CV Putri Lindung Bulan	Rp 54,48 miliar
6.	PT Merbau Pelalawan Lestari	Rp 7,68 miliar
7.	PT Rimba Mutiara Permai	Rp 7,11 miliar
8.	PT Mitra Taninusa Sejati	Rp 16,87 miliar
9.	PT Satria Perkasa Agung	Rp 94,82 miliar
10.	PT Mitra Hutani Jaya	Rp 87,29 miliar

Naskah: Setri Yasra
Sumber: Dokumen Pemeriksaan Rusli Zainal di KPK, 13 November 2007 dan dakwaan Tengku Azmun Jaafar

--
"River for Life"
Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang
Phone (0761) 42909
E-mail: rikokurniawan@gmail.com
web: www.perkumpulan-elang.org

Perkumpulan Elang is small NGO to address water resource management issues in Riau province. It works with community groups to spread information and awareness in order to strengthen their position with respect to equitable and sustainable watershed management. It lobbies for policy change at local and national levels to protect watersheds and river systems from land use change and pollution and to promote pro-community water resource conservation policies. Perkumpulan Elang also carries out research to support community-based natural resource management

Read more...

[Lingk] Pembalakan Hutan Liar Rugikan Rp 20 Triliun: 2007 adalah Tahun Kegagalan

Media Indonesia, 14 Januari 2008
JAKARTA (Media): Sepanjang 2007
merupakan tahun kegagalan penanganan bidang kehutanan. Masih sedikit pelaku pembalakan liar (illegal logging) yang divonis bersalah dan hanya satu kasus yang pelakunya dijerat hukum.

Hal itu diungkapkan legal analyst Lembaga Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ELSDA) Institute Muhamad Zainal Arifin pada siaran persnya mengenai Refleksi Awal 2008 ELSDA Institute yang bertajuk Hutan Hancur, Korupsi Tumbuh Subur, di Jakarta, beberapa hari lalu.

"Meskipun banyak hutan yang gundul, ironisnya tidak ada aktor intelektual yang dihukum. Vonis bebas terhadap Adelin Lis menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia terlampau permisif terhadap pelaku illegal logging," kata Zainal.

Karena itu, ELSDA menilai 2007 sebagai tahun kegagalan pemberantasan korupsi di bidang kehutanan. Zainal menilai sepanjang 2007 jarang ada kasus korupsi kehutanan yang divonis bersalah.Satu-satunya kasus pembalakan liar yang dijerat dengan Undang-Undang Antikorupsi yakni kasus sejuta hektare kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim). "Itu pun dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor," katanya.

Menurut Zainal, kasus lain yang berpeluang divonis bersalah dengan menggunakan UU Antikorupsi yakni kasus DL Sitorus. Namun sayang, pada waktu itu jaksa menggunakan dakwaan alternatif yakni korupsi dan kejahatan kehutanan. Di dalam putusan kasasi, hakim Mahkamah Agung lebih memilih UU kehutanan untuk menghukum DL Sitorus. Capai Rp20 triliun

ELSDA menyatakan bahwa kerugian negara dari nilai kayu akibat pembalakan liar di Indonesia pada 2007 mencapai Rp20,873 triliun. Ironisnya, kata Zainal, penyelesaian kasus pembalakan liar yang menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih sangat minim.

Selain itu, kata Zainal, masih terjadi simpang siur penghitungan kerugian negara dari sektor kehutanan. Hal itu telah menjadi problem besar dalam pemberantasan korupsi di bidang kehutanan. Kesimpangsiuran itu telah mengakibatkan banyak terdakwa yang lepas dari hukuman penjara dan pengembalian uang negara.

ELSDA juga menilai dalam pengungkapan kasus pembalakan liar yang terkait korupsi, aparat kepolisian dan kejaksaan kurang mengoptimalkan hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Padahal ada sekitar enam analisis PPATK yang menggambarkan proses suap di antara perusahaan kehutanan dengan pejabat dan aparat pemerintah. "Tidak
dilanjutkannya hasil analisis PPATK itu disebabkan banyak aparat penegak hukum yang tersandung masalah jika hal ini dilanjutkan di peradilan," papar Zainal.

Menurut Zainal, dalam beberapa kasus, aparat sering terjebak pembelokan korupsi yang menyangkut hutan ke pelanggaran administrasi. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan kehutanan yang berkelit bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah korupsi, melainkan hanya pelanggaran administrasi belaka.

"Menanggapi trik tersebut, aparat penegak hukum sebenarnya tidak perlu terkecoh. Aparat harus menggunakan formulasi bahwa pelanggaran administrasi pengusahaan kehutanan yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi," jelasnya.(*/H-2)

Arsip berita-berita lingkungan di Indonesia :

http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/

Read more...

test

test

---

Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. br> Cepat sebelum diambil orang lain! Read more...

Forum Kades Tolak Izin HTI PT LUM

BENGKALIS–Delapan Kepala Desa yang tergabung Forum Komunikasi Kades Tebing Tinggi (FKKTT) menemui DPRD Bengkalis. Kehadiran mereka di gedung dewan menolak izin hutan tanaman industri (HTI) PT Lestari Unggul Makmur (LUM) yang dikeluarkan Menteri Kehutanan.

Penolakan ini juga pernah disampaikan Forum Komunikasi Kades Tebing Tinggi kepada Bupati Bengkalis, Gubernur Riau dan Menhut. Kamis siang kemarin, FKKTT dengan diketaui Syamsurizal yang juga Kades Banglas mendatangi DPRD Bengkalis. Diantara Kades yang hadir, Natiran Kades Nipah Sendanu, Alfian Kades Sei Tohor, Suprapto Kades Alah Air Timur, Salamun Kades Sesap serta sejumlah kades lainnya. Sementara dari DPRD hadir Wakil Ketua DPRD Bagus Santoso, ketua Fraksi PAN Plus M Jufri Palmar, Ketua Komisi II Marasutan Hutasuhut serta H. Azmi Rozali.

Dalam pemaparan Ketua FKKTT Syamsurizal mengatakan, izin HTI yang dikeluarkan Menhut MS Kaban seluas 10.390 hektar dan lama izinnya 100 tahun. Yang lucunya kata Syamsurizal, sebagian kawasan yang masih dalam HTI adalah kawasan milik masyarakat yang sudah ditanami dengan berbagai tanaman seperti sagu, kelapa, karet dan lainnya.

"Bayangkan saja Pak, izin yang diberikan selama 100 tahun. Dalam masa selama itu, pertumbuhan warga kami pasti lebih banyak lagi, kemana mereka bercocok tanam, sementara lahan yang ada dikuasai perusahaan," ujarnya.

Tidak hanya itu kata Syamsurizal, sejumlah kepala desa yang wilayahnya masuk dalam HTI sama sekali tidak diberi tahu. "Apakah kami kepala desa di sana hanya sebagai simbol semata. Kami sama sekali tidak diberitahu dan tidak tahu kalau wilayah kami sudah keluar izin HTI nya,"kesal Syamsurizal.

Semua pihak mestinya sadar, bahwa di lokasi dan lahan yang sama pada tahun 2002 lalu telah terjadi pertikaian yang berujung kepada pembakaran rumah kepala desa. Kejadian itu kata Syamsurizal dikenang warga dengan sebutan Sei Tohor Kelabu.

"Kami kawatir persoalan serupa akan muncul kembali, karena masyarakat kami sebagian besar buta hukum dan tidak berpendidikan. Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa di lahan yang sama (ex PT Perkasa Baru,red) diberikan izin HTI, padahal pergolakan pernah terjadi di lahan ini. Lagi pula di wilayah HTI tersebut mulai dari Lukun-Sei Tohor-Tanjung Sari-Teluk Buntal-Kepau Baru sudah dibangun bodi jalan lintas oleh Pemkab Bengkalis, sementara di lokasi ini izin HTI itu," katanya lagi.

Kawatir akan terjadi pertelagahan seperti tahun 2002 lalu, kata Syamsurizal, dirinya bersama elemen kepala desa, LSM, tokoh masyarakat dan pers, menggalang kekuatan untuk menonak SK Menhut tersebut. "Kami tak alergi dengan perusahaan Pak, tapi yang terjadi selama ini masyarakat hanya sebagai penonton. Secara yuridis perusahaan memang mengantongi izin, tapi secara depacto masyarakat secara turun temurun telah menguasai hutan ini," tegas Syamsurizal.

Ungkapan senada disampaikan Natiran kades Nipah Sedanu, menurutnya garis patok PT LUM sudah masuk 3 KM ke areal pemukiman warga. Padahal di lakasi yang sama,tanaman masyarakat sudah banyak. "Memang pak di desa kami itu ada dua sampai tiga orang yang setuju, tapi kitakan harus mengikuti pendapat yang lebih banyak," katannya.

Sementara itu menurut Alfian kades Sei Tohor, dia dan masyarakat sangat terkejut ketika mengetahui izin HTI yang dikeluarkan Menhut 'nyerempet' ke desanya, bahkan Sei Tohor menjadi kawasan yang paling banyak terkena HTI. "Kami sangat-sangat terkejut pak, ketika kami tahu izin HTI itu sebagian besar di desa kami, karena kami memang tidak diberi tahu. Kami bukan provokator pak, tapi murni membawa aspirasi masyarakat. Kalau warga kami menerima HTI ini kami juga akan menerima, tapi kalau warga kami menolaknya kami juga akan menolak," tegas Alfian, seraya berujar di desanya setiap bulan menghasilkan 600 Kg sagu mentah dari perkebunan milik warga. Ungkapan tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Suprapto, Salamun dan kades lainnya.

Menanggapi hal tersebut Bagus Santoso serta sejumlah anggota DPRD yang lain mengatakan, izin yang dikeluarkan oleh Menhut diyakini dilatarbelakangi oleh rekomendasi yang keluar dari level bawah. Untuk itu kata Bagus, DPRD akan menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan, Bagian Hukum, Tapem dan Bappedalda.

"Persoalan hutan bukan persoalan main-main, banyak yang terseret dikarenakan persoalan hutan. Saya pribadi sudah mengunjungi langsung lokasi HTI ini dan sempat bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat. Pak Menteri tak akan keluarkan SK kalau tak ada rekomendasi dari bawah, untuk itu kita akan telusuri dari mana izin itu keluar. Persoalan ada warga yang setuju itu memang dinamikanya demokrasi, kita juga harus hargai itu, tapi yang sedikit tetap harus mengikut yang banyak," ungkapnya.

Bahkan Azmi menyarankan, forum yang sudah terbentuk mengangkat isu ini ke tingkat nasional. Dia siap menjembatani kalau warga ingin menghubungi sejumlah media nasional di Jakarta. (adi)

(adi)

http://www.riaumandiri.net/indexben.php?id=24838

Read more...

Perbankan mulai lirik sektor kehutanan

Edisi: 24-JUN-2008

JAKARTA:Kepercayaan perbankan terhadap sektor kehutanan dalam mengucurkan kredit mulai tumbuh dalam dua tahun terakhir, setelah sempat bermasalah pada masa pascakrisis moneter.

"Kalangan perbankan melihat industri sektor kehutanan saat ini mempunyai prospek cerah pada masa depan," ujar Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), M.Masnyur kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengakui kalangan perbankan sempat mengklaim industri kehutanan tidak disiplin dalam melunasi kreditnya.

"Pada saat terjadi krisis moneter, sebagian besar utang kalangan industri kehutanan tidak lancar, sehingga perbankan sulit memercayainya untuk kembali mengucurkan kredit," ungkap Mansyur.

Namun, dua tahun terakhir ini, lanjut Mansyur, kalangan perbankan mulai mengucurkan kredit bagi industri pulp dan kertas. Kredit itu umumnya dimanfaatkan 40% dari 80 anggota asosiasi pulp itu dan merupakan perusahaan berskala kecil dan menengah. "Mereka masih memanfaatkan kredit perbankan," ujarnya.

Perusahaan skala besar seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper menggunakan uang sendiri.

Sebelum krisis keuangan di Indonesia pada 1997, menurut Newsletter International NGO Forum on Indonesia Development edisi Oktober 2005, bank-bank lokal di Indonesia menyediakan lebih dari US$4 miliar dalam bentuk pinjaman untuk industri kayu di Indonesia.

Industri kayu juga menerima lebih dari US$7 miliar dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan pendanaan jangka panjang dari lembaga keuangan internasional.

Sepuluh bank lokal teratas di Indonesia mendanai industri kayu. Bank itu termasuk beberapa bank pemerintah yang sekarang bergabung menjadi Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Umum Nasional (yang telah ditutup oleh pemerintah) dan Bank Internasional Indonesia. Lembaga internasional, Credit Suissee First Boston, ING Bank N.V. dan Credit Lyonnais dari Singapura juga mendanai ekspansi industri kayu.

Di samping lembaga itu, sampai 1999 empat bank dari Belanda-ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank and MeesPierson-mengembangkan perkebunan sawit 740.000 ha di Indonesia.

Willam Patinasrani dari Infid mengatakan industri perbankan di Indonesia belum layak mengucurkan kredit bagi sektor kehutanan berskala besar. "Industri pulp dan kertas membutuhkan lembaga keuangan besar berbentuk sindikasi," ujarnya.

Pesatnya pertumbuhan industri pulp dan kertas, menurut Willam, membutuhkan keuangan yang besar.

Namun, kondisi keuangan kalangan perbankan belum mampu memenuhi pertumbuhan itu.

Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia

Read more...

[Forum-Diskusi-Jikalahari] Masyarakat Riau Jangan Pilih Illegar Logger]

Marissa Haque: Masyarakat Riau Jangan Pilih Illegar Logger
Laporan: Faisal Umar

[Selasa 24/06/08, 21:47:03]

PEKANBARU, TRIBUN - Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau, BEM Unri dan UIN terlihat menunggu kedatangan rombongan Marissa Haque ke sekretariat di Jalan Bangau Sakti Panam, Selasa (24/6). Di ruangan yang sederhana, mereka menerima rombongan Marisa yang bersilaturahim dengan mahasiswa Riau ini.

Marissa yang memboyong langsung dua wartawan infotainmen yakni Kisah Informasi Seputar Selebritis (KISS) Indosiar dan Bibir Plus SCTV ini langsung melakukan syuting dengan background mahasiswa Riau tersebut.

Layak seorang dosen, istri Ikang Fauzi itu berceramah di depan para mahasiswa. Marisa lebih banyak bercerita tentang hukum dan politik. Sebagai sarjana hukum dan seorang politisi Marisa lebih banyak menjabarkan makna kedua istilah tersebut.


"Bagaimana pun juga mahasiswa harus paham politik. Berbicara politik sangat erat kaitannya dengan masalah hukum. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, untuk itu seorang mahasiswa harus mengerti kedua hal tersebut," katanya.

Lebih lanjut dia bercerita tentang penegakan hukum yang ada di Riau, khususnya terkait kasus pembalakan liar (illegal logging). Ia sangat kehilangan figur polisi seperti Sutjiptadi yang berani perang terhadap pembalakan liar.

"Sayang memang, polisi yang bagus seperti Pak Sutjiptadi tidak lama bertahan di Riau. Sebab, bagaimana pun juga banyak pihak-pihak yang tidak ingin kepentingannya diganggu, bisa jadi Pak Sutjiptadi dipindahkan, dengan menambahkan satu bintang lagi di pundaknya," ucapnya.

Kepada para mahasiswa yang nota benenya aktivis tersebut Marisa berpesan, untuk mengkampanyekan "Jangan Pilih Illegal Logger".

"Sebentar lagi Riau akan melakukan pesta demokrasi, ini harus disuarakan kepada masyarakat Riau. Illegal Logger tidak boleh dipilih, sebab telah menyebabkan masyarakat menjadi sengsara," katanya. Tidak terasa, azan Zuhur pun berkumandang. Marissa pamit dan pertemuan diakhiri dengan berfoto bersama. (*)

Read more...