Pelaksanaan Inpres Lahan Gambut Dinilai Lamban

Selasa, 29 Januari 2008 14:36 WIB

TEMPO Interaktif, Palangkaraya:Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah di lapangan dinilai lamban.

Kendala yang dihadapi karena pemerintah pusat tidak menyediakan dana yang dialokasikan secara khusus untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut seluas 1,4 juta hektare tersebut.

Hal ini dikatakan Bupati Kapuas Burhanudin Ali, Selasa (29/1). Menurutnya, ia dan Gubernur Teras Narang dulu berharap agar Inpres itu dilaksanakan para menteri terkait secara konsisten. Meskipun diakuinya Inpres ini merupakan kewenangan gubernur, baik kewenangan di lapangan dan manajemennya.

"Saya melihat keterlambatan ini terjadi di departemen. Salah satu indikasinya yakni dulunya Kalteng mengharapkan baik untuk transmigrasi, pertanian dan pekerjaan umum (PU), dana itu tidak untuk tiap tahun, tapi khusus ada tambahan. Jadi bila misalkan petanian, transmigrasi atau pekerjan umum ada dana sendiri dan bukan masuk yang kenaikan setiap tahun itu. Kalau itu yang terjadi tidak ada indikasi khusus, karena memang setiap tahun dana memang naik," ujarnya.

Menurut Bupati, Kalimantan Tengah menginginkan agar Inpres itu dilaksanakan secara konsekuen, artinya bila sudah ada Inpres, harus ada aktualisasinya berupa tahapan yang sesuai dengan kaidah teknik, seperti penyusunan master plan, baru pelaksanaan di lapangan secara bertahap.

Karana WW
http://www.tempo.co.id/hg/nusa/2008/01/29/brk,20080129-116461,id.html

Read more...

Greenpeace Desak Pemerintah Keluarkan Moratorium Lahan Gambut

Senin, 12 November 2007 06:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bustar Maitar, Juru Kampanye Solusi Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara. mendesak pemerintah untuk mengeluarkan moratorium atas penghancuran hutan lahan gambut.

"Pemerintah harus bertindak sebelum konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali, Desember nanti. Ini saatnya bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakui bahwa pengalihan lahan gambut berpengaruh terhadap perubahan iklim," kata dia dalam siaran pers yang dikirimkan ke Tempo.

Ia menyampaikan hal itu terkait dengan penutupan Forest Defenders Camp Satellite Station (FDCSS) sejak 3-11 November di Taman Monas, Jakarta. FDCSS diselenggarakan untuk mendukung dan menyebarkan informasi dari Kamp Pembela Hutan (Forest Defenders Camp/FDC) yang dibuat Greenpeace di dekat kebun kelapa sawit di Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, sebagai upaya untuk menyoroti dan menghentikan penghancuran hutan lahan gambut. Langkah itu sekaligus guna mendukung solusi atas deforestasi untuk jangka panjang di Indonesia.

Hingga penutupan acara kemarin, tercatat 2.500 orang memberikan dukungan petisi Pembela Hutan Indonesia untuk moratorium tanpa syarat atas penghancuran hutan lahan gambut dan menjamin tindakan yang efektif untuk melawan kebakaran hutan. "Kami berkampanye agar deforestasi dicantumkan dalam putaran berikut Protokol Kyoto," kata Bustar.

Laporan Greenpeace yang terbaru, bertajuk "Menggoreng Iklim," menunjukkan penghancuran lahan gambut di Indonesia menyumbang 4 persen dari keseluruhan emisi tiap tahun. Laporan ini menyimpulkan, moratorium atas pembabatan hutan dan penghancuran lahan gambut merupakan langkah yang paling cepat dan tepat untuk mengurangi tingkat emisi di Indonesia. Rehabilitasi lahan gambut juga amat efektif. Sudrajat
http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2007/11/12/brk,20071112-111334,id.html

Read more...

Moratorium, Solusi Atas Hutan Riau yang Semakin Menipis

Jumat, 5 September 2008 14:25 WIB

JAKARTA, JUMAT — Luas hutan Riau semakin menipis. Hingga tahun 2007, kondisi hutan alam tersisa 30 persen dan hutan gambut atau rawa 19 persen. Karen itu, Pemerintah Provinsi Riau harus segera melaksanakan moratorium.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) M Teguh Surya di Jakarta, Jumat (5/9). Penegasan tersebut juga didasari atas sikap politik Gubernur Riau, Wan Abubakar yang berkomitmen menindaklanjuti Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-8 di Hokkaido, 5-7 Juli 2008. "Salah satu komitmennya adalah pengurangan emisi dari sektor kehutanan sebesar 50 persen pada tahun 2009. Kami ingin menuntut komitmen tersebut," katanya.

Teguh juga menambahkan, dalam moratorium atau jeda tebang nanti juga ditawarkan pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan komitmen Pemerintah Riau di sektor kehutanan.

Indikator keberhasilan moratorium tersebut adalah jika tidak ada konversi lagi untuk kepentingan industri, adanya jaminan akses dan kontrol masyarakat, dan menolak pemberian izin di kawasan ekologi penting. Kawasan yang berfungsi lindung harus segera dipulihkan dan transparansi pemerintah dalam pemberian izin harus diwujudkan.

Tahun 2009, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memprogramkan moratorium di sejumlah kawasan hutan termasuk Riau, namun jeda waktu tersebut masih terlalu lama, sedangkan keadaan hutan setiap hari berkurang dengan cepat. "Kami ingin akhir bulan moratorium sudah dilaksanakan di Riau," kata Teguh

http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/05/14250166/moratorium.solusi.atas.hutan.riau.yang.semakin.menipis

Read more...

Pemprov Riau Diminta Buat Moratorium Jeda Penebangan Hutan

Jumat, 31/10/2008 14:23 WIB
Pemprov Riau Diminta Buat Moratorium Jeda Penebangan Hutan
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Johny Setiawan Mundung

Pekanbaru - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mendesak Gubernur Riau, Wan Abu Bakar segera menandatangani moratorium jeda penebangan hutan. Hal itu perlu dilakukan karena banyaknya izin pengelolaan hutan yang serampangan
.

"Dengan moratorium itu nantinya dapat dilanjutkan dengan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) soal penataan ulang pengelolaan hutan di Riau. Kami berharap, gubernur segera membuat Pergub jedah penebangan hutan. Ini perlu Sebab, kerusakan hutan saat ini lebih disebabkan banyak izin yang serampangan. Karenanya perlu Pergub untuk menata kembali," kata Direktur Walhi Riau, Johny Setiawan Mundung kepada detikcom, Jumat (31/10/2008) di Pekanbaru.

Mundung menjelaskan, jumlah industri perkayuan legal yang tercatat pada tahun 2005 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 576 unit. Industri ini terdiri dari industri swamil 559 unit, moulding 27 unit, industri kayu lapis (plywood) 9 unit dan industri chip sebanyak 2 unit. Ini belum lagi ratusan industri perkayuan ilegal yang menyebar hampir di semua kabupaten di Riau.

"Dari industri yang terdaftar itu saja, membutuhkan bahan baku sebanyak 22,7 juta meter kubik per tahun. Sedangkan kemampuan produksi hutan pada tahun 2000 hanya sekitar 1,1 juta meter kubik per tahun. Artinya kapasitas bahan baku yang tersedia sudah tidak lagi mampu untuk menyuplai kebutuhan industri perkayuan yang ada," kata Mundung.

Menurut Mundung, dengan tidak seimbangnya kapasitas industri terpasang dengan kemampuan penyediaan bahan baku, telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya hutan yang melebihi daya dukung lingkungan. Dampak yang muncul akibat terganggunya daya dukung lingkunan ini terjadinya bencana ekologis setiap tahun dialami masyarakat berupa banjir, dan bencana asap.

"Semua itu sebuah indikator termudah untuk melihat banyaknya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau yang sudah pada tahap mengkhawatirkan. Makanya kita mendesak segara dibuat Pergup jedah penebangan hutan di Riau," tegas Mundung.

Data Walhi menyebut, proses deforestasi dan degradasi alam di Riau berlangsung sangat cepat. Dari tahun 1982 hingga 2005 atau selama 24 tahun, sudah kehilangan tutupan hutan seluas 3,7 juta hektar. Padahal pada tahun 1982 silam, tutupan hutan di Riau masih meliputi 78 persen atau seluas 6,4 juta hektar dari luas hutan 8,3 juta hektar.

"Pada tahun 2005 kita ketahui hutan di Riau hanya tersisa 2,7 juta hektar atau hanya 33 persen dari luas daratan Provinsi Riau. Dalam kurun waktu tersebut, Riau rata-rata setiap tahunnya kehilangan hutan alamnya seluas 160 ribu hektar per tahunnya. Dan selama tahun 2004-2005 hutan alam yang hilang telah mencapai 200 ribu hektar," kata Mundung.

Masih menurut Mundung, tujuan moratorium itu nantinya memberikan waktu guna melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan hutan alam di Riau. Memberikan jaminan keselamatan masyarakat dari berbagai bencana ekologis. Juga mempertahankan dan melindungi kandungan karbon pada hutan alam terutama pada kawasan gambut dan mencegah proses oksidasi.

"Dengan adanya Pergub jedah penebangan hutan, maka dengan sendirinya akan melindungi keanekaragaman hayati, menurunkan emisi C02 dari lahan gambut yang sudah mengalami alih fungsi," kata Mundung.(cha/djo)

http://www.detiknews.com/read/2008/10/31/142339/1029148/10/pemprov-riau-diminta-buat-moratorium-jedah-penebangan-hutan Read more...

Divonis 1,6 Tahun, 3 Warga Tapung Akan Naik Banding

Selasa, 4 Nopember 2008 16:52
Konflik PT AA-Warga Tapung

Melalui kuasa hukumnya, 3 warga tapung yang didakwa merusak kebun HTI milik PT AA dan di vonis kurungan 1,6 tahun berencana akan naik banding. Pasalnya, vonis yang diberikan hakim PN Bangkinang tidak mendasar.

Riauterkini-PEKANBARU- 3 warga Tapung (Walmer Sigalingging (55), Turman Tamba (52) dan Syahri Lubis (72)) didakwa sebagai perusak HTI PT Arara Abadi (PT AA), Kuasa hukum 3 warga Tapung Alamsyah Hutabarat dari KBH Riau kepada Riauterkini selasa (4/11) menyatakan bahwa usai di vonis hakim PN Bangkinang, kliennya berencana akan naik banding.

Menurutnya, berdasarkan fakta di pengadilan menunjukkan bahwa dakwaan jaksa maupun hakim tidak terbukti. Bahkan saksi-saksi yang diajukan Jaksa justru meringankan dakwaan kepada 3 warga Tapung Kampar.

“Berdasarkan fakta di persidangan terutama dari keterangan para saksi yang diajukan jaksa dan kepolisian, seperti Mahim Situmorang dan Abdul Rahmi Sabrianto (Karyawan PT AA), Aliyus (kontraktor) dan Yosten (Polisi), mereka menyatakan dalam persidangan bahwa ketiga terdakwa tidak melakukan pengrusakan dan hanya berada di tenda biru,” terangnya.

Uniknya, tambah Alamsyah, dakwaan hakim berbeda dengan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU PN Bangkinang mendakwa 3 warga Tapung Kampar itu dengan kasus pengrusakan di depan umum dengan pasal 170 KUHP dialihkan oleh hakim ke pasal 406 KUHP pengrusakan milik orang lain.

Kejadian berawal pada 7 desember 2007 lalu. Sekelompok masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan lahan yang mereka klaim sebagai milik kelompok tani Gotong Royong Terpadu Kecamatan Tapung. Klaim warga bukannya tidak mendasar, karena sesuai dengan SK Kakanwil Kehutanan no.2945/Kw-6/2000 yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan pencadangan perkebunan atas nama Koperasi Gotong Royong terpadu. Sementara akta kakanwil kehutanan tersebut kini berada di notaris Tajib Raharjo.

“Terkait dengan vonis hakim yang dinilai tidak berpihak dan berat sebelah, klien kita berencana akan melakukan banding. Karena kita memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh 3 terdakwa tersebut bukanlah seperti yang didakwakan. Karena sesuai dengan fakta persidangan, saksi-saki meringankan dakwaan. Karena selain saksi tidak melihat ke-3 terdakwa dilapangan melakukan pengrusakan, saksi juga tidak melihat ke-3 terdakwa memerintah untuk melakukan pembersihan lahan. Lagipula warga mengklaim bahwa lahan yang dibersihkan adalah milik koperasi yang menaungi kelompok tani mereka,” terang Alamsyah. ***(H-we)

Read more...

PT. IKPP dan RAPP Lakukan Penghematan Besar-besaran

Senin, 3 Nopember 2008 08:55
Dampak Krisis Global,

Krisis global tak sekedar membuat petani kelapa sawit dan karet terpukul. Dua industri kertas raksasa di Riau, PT. IKPP dan RAPP juga terguncang hebat dibuatnya.

Riauterkini-PEKANBARU- Pengehmatan atau efisiensi besar-besaran mulai dilakukan dua perusahaan besar pulp di Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP/Riaupulp) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Kondisi ini akan semakin berat bila krisis global yang berimbas ke Indonesia ini terus berlanjut. Tak tertutup kemungkinan, langkah rasionalisasi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan diambil manajemen perusahaan. Langkah-langkah penghematan itu oleh Riaupulp di Pangkalan Kerinci sudah mulai dilakukan dengan pemutusan kontrak dengan pihak ketiga.

Konsekuensinya, ribuan buruh harian lepas (buruh kontrak) di kontraktor perusahaan Riaupulp mulai kehilangan pekerjaan.

Sementara, Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) telah membahas dengan pihak manajemen langkah-langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski pihak manajemen belum membicarakan kemungkinan terjadinya PHK itu, namun bila keputusan berat itu harus diambil perusahaan, maka diyakinkan hampir separuh karyawan akan di-PHK. Begitu juga di Riaupulp, tidak tertutup kemungkinan PHK terhadap karyawan tetap akan dilakukan.

Di Riaupulp, penghematan besar-besaran yang dilakukan di internal perusahaan seperti memutus langganan semua koran, membatasi penggunaan air hanya untuk keluarga saja, melakukan pemadaman bergilir selama tiga jam dan transpor non-operasional ditarik perusahaan.

Menurut Manager Public Relations PT RAPP (Riaupulp) Nandik Sufaryono, kebijakan ini bagian dari langkah efisiensi yang diambil manajemen untuk mempertahankan diri dari badai krisis yang terjadi saat ini. ‘’Kami melakukan efisiensi di semua lini dengan harapan suatu saat nanti kembali survive. Di antaranya menghentikan sementara waktu kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Tapi tentu kami berusaha menjalankan kebijakan tersebut sebaik-baiknya agar dampak ke masyarakat minimum,’’ jelas Nandik.

Nandik mengakui, langkah efisiensi ini telah menimbulkan ribuan pekerja lepas kehilangan pekerjaan namun mengaku tidak persis tahu berapa angka-angkanya. Yang pasti, menurutnya, pihak manajemen tengah bekerja keras untuk bertahan, di mana salah satu targetnya adalah menyelamatkan hajat hidup orang banyak yang terlibat dalam industri Riaupulp. ‘’Kami berharap masyarakat bersabar,’’ katanya sebagaimana dilansir Riau Pos akhir pekan lalu.

Namun sejauh ini, menurut Nandik, Riaupulp belum melakukan PHK terhadap karyawan tetap, meski kemungkinan untuk itu terbuka lebar. Pasalnya, transaksi penjualan pulp dan kertas praktis terhenti sejak beberapa pekan terakhir. Ini mengakibatkan cash flow perusahaan memburuk drastis dan memaksa manajemen menunda pembayaran kepada pihak ketiga. ‘’’Kebijakan baru untuk efisiensi masih terbuka, termasuk juga PHK itu,’’ ungkapnya.

Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pelalawan, pemutusan sementara kontrak dengan pihak ketiga tersebut memang akan menimbulkan ribuan pengangguran baru. ‘’Banyak sekali perusahaan kontraktor RAPP yang tidak melanjutkan kontrak kerja. Ini bisa langsung membuat ribuan pengangguran baru. Tapi kalau kontrak rekanan dibuka lagi, mereka dipekerjakan,’’ ungkap Kepala Disnaker Kabupaten Pelalawan Murizal Yazid kepada Riau Pos di ruang kerja Kasubdin Penempatan Disnaker.

Namun, lanjutnya, hingga Jumat (31/10), Disnaker Pelalawan belum menerima laporan rencana PHK baik, dari pihak perusahaan maupun dari para karyawan. ‘’Laporan PHK sampai hari ini belum ada kami terima, bahkan rencana PHK juga tidak ada. Tidak ada pengusaha maupun pekerja yang datang pada kami mengenai PHK,’’ tegasnya

Adapun pengangguran baru tersebut, menurut Murizal Yazid, adalah pekerja kontrak yang berstatus buruh harian lepas. ‘’Mereka tidak mempunyai hubungan langsung dengan RAPP, mereka didatangkan perusahaan rekanan untuk menangani kerja-kerja borongan dan harian lepas, baik di pabrik maupun hutan tanaman,’’ jelasnya

Kondisi itu sudah ditemui Riau Pos di Pangkalan Kerinci. Buruh harian lepas tersebut saat ini tinggal menunggu tunggakan gaji dan ongkos untuk balik kampung. ‘’Rombongan saya ada seratus orang lebih, sudah dipecat semuanya. Kami minta tanggungjawab ongkos pulang kampung sama gaji yang belum dibayar,’’ ucap Sutris (26), pekerja asal Jawa Timur. Menurutnya, ia dan rekan-rekannya masih punya piutang dengan induk semang, sebuah perusahaan borongan di Riaupulp.

Di Perawang, ancaman PHK di PT Arara Abadi anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) juga sudah mulai dirasakan karyawannya. Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) yang mengetahui kemungkinan perusahaan melakukan PHK hampir separuh karyawannya telah melakukan rapat koordinasi —yang juga dihadiri pihak manajemen perusahaan, Kamis (30/10), di Sekretariat SP Arara Abadi.

Dari notulen rapat SP-AA dan ditandatangani Suryadi SH dari pihak manajemen/HRD serta Ketua SP-AA H Yulius, Sekertaris Umum Hendri Yudi SP menghasilkan tujuh kesepakatan. Pertama, tidak tercapainya hasil target produksi dengan jumlah formasi karyawan yang ada. (Target produksi satu juta ton/tahun dengan karyawan 3.680 karyawan). Kedua, pengurangan karyawan sesuai dengan PKB Pasal 59 Ayat 3. Nilai PAT2 (dua) tahun terakhir dan tidak tertutup kemungkinan karyawan yang mendapat nilai PAT (DD, DC, CD, CC, CB dan BC). Apabila sampai dengan tanggal 10 November, kemungkinan perusahaan melakukan PHK sepihak.

Ketiga, pengurangan karyawan dari total 3.680 karyawan menjadi 1500-2000 orang karyawan. Keempat, perusahaan telah melakukan upaya mengurangi operasional sampai dengan 40 persen. Kelima, pensiunan dipercepat juga akan dipertimbangkan untuk dapat direalisasikan apabila pekerja telah berumur 54 tahun. Keenam, untuk KKWT dan TKA apabila habis kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Ketujuh, SP-AA melakukan fungsi kontrol terhadap nilai-nilai yang tidak objektif.

Namun informasi tentang rencana PHK besar-besaran yang akan dilakukan PT AA ini dibantah oleh Manajer Humas IKPP Nazaruddin. Menurutnya, meski saat ini terjadi krisis keuangan global, pihaknya masih tetap bertahan meski tidak bisa diprediksi dan pihaknya akan tetap mempekerjakan karyawan yang ada saat ini dengan baik. ‘’Ya, krisis ini memang sangat berat bagi perusahaan, tapi sejauh ini kita belum ada melakukan PHK terhadap karyawan,’’ ujarnya singkat.

Krisis yang dialami IKPP, meski sangat berat tapi masih belum begitu berpengaruh terhadap proses produksi dan ekspor. Pasalnya, pasar IKPP sekitar 40 persen adalah pasar dalam negeri. Sedangkan pasar luar negerinya, lebih banyak ke negara Asia seperti Arab dan Jepang. Sehingga, meskipun terjadi penurunan permintaan namun kondisinya tidak separah peerusahaan yang memiliki orientasi ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Disnaker Kabupaten Siak belum mendapatkan informasi tertulis mengenai rencana PHK tersebut. ‘’Secara lisan kita memang sempat mendengar akan adanya gelombang PHK besar-besar dari perusahaan besar yang ada di Kabupaten Siak. Tapi secara tertulis kita memang belum menerima laporan dari perusahan yang akan mem-PHK karyawannya,’’ ujar Kasuddin Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Siak Drs H Said Arif Fadilah MSi kepada wartawan akhir pekan lalu di Siak.

Pernyataan itu disampaikan Arif, karena adanya krisis keuangan di perusahaan besar seperti PT IKPP. Tapi pihaknya hanya mengimbau agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, karena ini akan mempengaruhi sistem perekonomian di Kabupaten Siak.

Untuk mengantisipasi ini, Arif mengimbau kepada perusahaan agar berlaku bijaksana, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat melangsung kehidupan keluarga tanpa ada kendala yang berarti. Meski untuk mem-PHK karyawan itu adalah hak perusahaan, karena jika dipaksakan untuk menghidupi karyawannya yang tidak memungkinkan juga tidak bisa diprediksi.

Cari Jalan Penyelesaian

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau meminta persoalan yang sedang dialami dua perusahaan besar Riaupulp dan IKPP segera dicarikan jalan keluar dan penyelesaiannya secara cepat dan tepat sehingga PHK terhadap karyawan tak terjadi. Menurut Asisten III Setda Provinsi Riau Drs H Tengku Razmara, Pemprov Riau belum mengetahui akan adanya PHK secara masal dari dua perusahaan pulp terbesar di Riau tersebut. Tapi berharap persoalan ini harus dicarikan jalan penyelesaiannya secara cepat dan tepat, sehingga PHK tersebut tak jadi.

‘’Harus ada penyelesaian tripartit dalam hal ini, teknisnya tentu dinas terkait. Disnaker Riau tentu lebih tahu. Meskipun demikian hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi dengan segera,’’ ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.

Razmara tak berkomentar banyak terkait hal ini. Menurutnya dirinya tidak memahami betul hal itu, karenanya untuk lebih jelas ia menyarankan agar mengubungi Kadisnaker. ‘’Yang jelas Pemprov belum menerima kabar ini,’’ ujarnya singkat.***

Read more...

APP/SMG Bantah Perusahaan Mitranya Rusak Kawasan Konservasi Harimau Sumatera

Rabu, 22 Oktober 2008 17:12
Sebuah NGO internasional Eyes on the Forest (EoF) menuding pembukaan jalan koridor APP/MSG di kawasan hutan konservasi Harimau Sumatera membahayakan ekosistem, namun perusahaan membantah tegas.

Riauterkini-PEKANBARU- Lembagan non pemerintahan internasional bernama Eyes on the Forest (EoF) beberapa hari lalu mengirim rilis kepada riauterkini mengenai pembukan jalan koridor oleh Asia Pulp And Paper Sinar Mas Group (APP/SMG) di kawasan hutan Senepis di Kota Dumai dinilai membahayakan kelangsungan kawasan konservasi untuk Harimau Sumatera, namun pihak perusahaan menegaskan bahwa pembukana jalan koridor tersebut tidak dilakukan langsung APP/SMG, melaikan dilakukan dua perusahan mitranya, yakni PT. Suntoro dan PT. Arus Utama Jaya. Kedua perusahaan tersebut sudah melalui proses analisa dampak lingkungan (AMDAL) dari pemerintah daerah. Pihak APP/MSG juga menegaskan komitmen untuk melestarikan hutan konservasi itu

"Kami (APP/SMG.red) tidak terlibat langsung pada pembukaan jalan koridor tersebut, yang melaksanakan adalah dua perusahaan mitra kami. Sampai sejauh ini semua prosedur untuk membuka jalan koridor di sana sudah dipenuhi, termasuk AMDAL dari Pemko Dumai," ujar Manajer Humas Sinar Mas Forestry, Nurul Huda kepada riauterkini di Pekanbaru, Selasa (21/10).

Menurut Nurul, bahwa pembukaan jalan koridor di tengah hutan Senepis untuk mengangkut bahan baku kayu. Namun izin AMDAL untuk koridor tersebut secara resmi sudah disetujui pemerintah terkait. "Keberadaan kita di sana turut mengamankan kawasan konservasi harimau sumatera. Sebab, kami tahu memang kawasan itu menjadi habitat harimau. Dan pembuatan kanal tersebut telah memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Nurul.

Malah pihak Sinar Mas Group, lanjut Nurul, dalam masalah ini mengajak semua pihak untuk bekerja sama melakukan pengamanan dari aktivitas perambahan di kawasan tersebut. "Malah dua bulan yang lalu, perusahaan kami bersama pihak Polresta Dumai, menangkap beberapa pelaku illegal logging di kawasan Senepis. Ini bukti komitemen kami dalam pengawasan perambahan hutan di konservasi harimau tersebut," kata Nurul.

Menurut Nurul, jika ada desakan pihak Sinas Mas Group harus menghentikan pembukaan jalan tersebut, maka harus melalui mekanisme yang berlaku. Sebab, pembukaan jalan tersebut sudah melalui mekanisme yang berlaku. "Kalau kita disuruh menghentikan kegiatan tersebut, apa dasar hukumnya. Karena kami juga bekerja di sana, tidak mungkin tanpa melalui mekanisme yang diterapkan berbagai instansi terkait," sarannya.

Lebih lanjut Nurul mengungkapkan bukti komitmen perusahaannya pada kelestarian ekosistem Hutan Konservasi Senepis, yakni tiga mitra APP/SMG, PT. Suntoro, PT. Arus Utama Jaya dan PT. Daimon Timber bersama Dinas Kehutanan telah menyiapkan lahan sekitar 106.000 hektar untuk konservasi Harimau Sumatera. "Tiga perusahaan mitra kami terlibat aktif dalam menyiapkan lahan tersebut," demikian penjelasan Nurul.***(mad)

Read more...

Pelepasan Hutan Harus Tuntas

Lanjutkan Pengerjaan Jalan Lintas Bono
Laporan BUNYAMIN, Pangkalan Kerinci bunyamin@riaupos.co.id
Proses pelepasan kawasan hutan di sekitar areal Lintas Bono harus tuntas dalam beberapa waktu ke depan. Hal tersebut terkait dengan pilihan yang harus diambil bila pemerintah berniat melanjutkan pengerjaan jalan sepanjang 28 kilometer yang masuk dalam areal hutan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Pelalawan, HM Harris kepada Riau Pos belum lama ini.

Dari laporan terakhir, Departemen Kehutanan RI berjanji memberi izin pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan Jalan Lintas Bono di Kecamatan Teluk Meranti. Jika tidak ada perubahan, diawal tahun 2009, izin pelepasan tersebut sudah diberikan.

Dengan demikian, ruas Jalan Lintas Bono sepanjang 28 kilometer yang terhenti pengerjaan tahun lalu, segera dilanjutkan setelah izin pelepasan tersebut resmi diberikan kepada Pemprov Riau dan Pemkab Pelalawan sebagai pemohon. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Pelalawan HM Harris kepada Riau Pos, pekan lalu.

‘’Pekan ini juga saya ke Dephut untuk membicarakan pelepasan kawasan hutan di areal Lintas Bono yang sudah dijanjikan Menteri. Mudah-mudahan sebelum tahun 2009 izinnya sudah selesai dan tahun depan Pemprov bisa melanjutkan proyek Lintas Bono itu,’’ ujar HM Harris saat berbincang dengan Plt Bupati Pelalawan H Rustam Effendy selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Pelalawan diPangkalan Kerinci.

Pembangunan Jalan Lintas Bono sepanjang 187 kilometer yang dimulai tiga tahun lalu, sempat terkendala akibat status kawasan hutan di Teluk Meranti. Meskipun pekerjaan proyek tersebut tetap berlanjut, namun jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan Bunut menuju Guntung Kabupaten Inhil itu masih terputus pada kawasan hutan tersebut. Akibatnya, hingga kini akses darat menuju puluhan desa di Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar maupun dengan Guntung belum terbuka.

Untuk menyambung ruas yang terputus sepanjang lebih kurang 28 kilometer, diperkirakan mamakan waktu kerja selama satu tahun. Dengan demikian, jika pengerjaan dimulai awal tahun depan, maka pada tahun 2010 mendatang, hubungan darat di kawasan pesisir Pelalawan sudah dapat dilalui kendaraan.

‘’Kelanjutan proyek Lintas Bono ini sangat menentukan keberhasilan usaha Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengentaskan kemiskinan desa-desa tertinggal. Oleh karena itu kita perlu pro aktif mengejar ke pemerintah pusat. Meskipun ini proyek provinsi, tapi nanti Pelalawan yang paling diuntungkan,’’ jelas HM Harris yang dikenal punya akses yang baik ke pemerintah pusat.

Menurut HM Harris, selain membahas pelepasan hutan di areal Lintas Bono, kunjungannya ke Dephut juga untuk berkoordinasi mengenai program pemerintah di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Untuk itu HM Harris akan menemui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Ir Darori MSc.

Materi pembicaraan antara lain mematangkan program perluasan TNTN, khususnya terkait dengan opsi-opsi solusi yang akan diterapkan kepada pemukim tempatan di kawasan tersebut.

Dijelaskannya, pada prinsipnya pemerintah pusat akan tetap melindungi kepentingan masyarakat tempatan yang telah lama membuka ladang. Namun terhadap para perambah yang datang belakangan dan melakukan eksploitasi, kemungkinan tidak akan ditolerir oleh pusat. Pasalnya, sejak jauh hari pemerintah telah memberikan warning kepada masyarakat pendatang agar tidak melakukan aktifitas apapun didalam kawasan.(bun)

Read more...

Pabrik Kertas Terpukul

Krisis Finansial Turunkan Permintaan
Jumat, 17 Oktober 2008 00:34 WIB

Pekanbaru, Kompas - Dampak krisis finansial global mengakibatkan pabrik pulp dan kertas terbesar di Tanah Air, PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper, harus mengurangi produksi karena kurangnya permintaan dari luar negeri.
”Pengurangan produksi kami mencapai 30 sampai 40 persen dan kami tidak tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan,” ujar Rudi Fajar, Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang dihubungi Kamis (16/10).

Dengan berkurangnya kapasitas sampai 40 persen, Rudi mengatakan, pihaknya hanya mengoperasikan satu dari dua pabrik yang terpasang. Selain itu, manajemen telah melakukan sejumlah penghematan di segala bidang.

”Kami hanya tidak melakukan penghematan untuk penyediaan bahan baku, bahan bakar, dan gaji pegawai. Sementara dalam bidang-bidang yang lain, seluruhnya sudah dilakukan penghematan, misalnya mengurangi perjalanan dinas dan lain-lain,” tegas Rudi.
Efisiensi

Secara terpisah, Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), Nurul Huda, mengatakan, pihaknya masih mengoperasikan dua pabrik. Meski demikian, pihaknya juga telah melakukan efisiensi di segala bidang.

Menurut Nurul, PT IKPP sedang mencari pasar baru selain Eropa dan China yang selama ini mendominasi pasar ekspor.

”Kami akan berupaya membuka pasar Timur Tengah yang mungkin tidak terlalu terkena imbas krisis global,” katanya.

Meski sudah melakukan efisiensi, baik PT RAPP dan PT IKPP belum bermaksud mengurangi karyawan dengan jalur pemutusan hubungan kerja. Namun, Rudi mengatakan, pihaknya terpaksa memutus kerja sama dengan beberapa kontraktor karena berkurangnya produksi.
”PHK merupakan jalan terakhir. Namun, kami tidak tahu dengan karyawan kontraktor apakah sudah ada pemutusan hubungan kerja,” kata Rudi.

Adapun, Nurul mengatakan, kontraktor yang sudah memiliki surat perintah kerja tetap bekerja sesuai kontrak. Namun, kontraktor yang belum memiliki SPK akan dievaluasi kembali. Bila pekerjaan masih dikategorikan prioritas akan dilanjutkan, tetapi kalau masih dapat ditunda akan diberhentikan sementara.

Membantah
Nurul membantah rumor yang beredar di Pekanbaru bahwa PT IKPP akan merumahkan 800 karyawannya bila krisis belum berakhir dalam dua bulan ke depan.
”Belum, kami belum akan melakukan PHK. Mudah-mudahan, krisis segera berakhir,” kata Nurul.

Menurut Rudi, beberapa pembeli luar negeri sebenarnya masih berkeinginan membeli pulp dari PT RAPP.

Namun, tidak ada kejelasan bagaimana skema pembayaran. Daripada nantinya pembayaran macet, PT RAPP belum dapat melakukan pengiriman.
Di pasar internasional, kata Rudi, harga pulp saat ini telah anjlok lebih dari 30 persen. Harga sebelumnya mencapai 850 dollar AS per ton, tetapi saat ini tinggal 550 dollar AS.
PT RAPP dan PT IKPP adalah dua produsen pulp dan kertas yang terbesar di Indonesia. Produksi dua perusahaan ini mencapai 65 persen dari total produksi nasional. Produksi PT IKPP dan PT RAPP mencapai 4 juta ton per tahun. (SAH)

Read more...

Riau Akan Berlakukan Jeda Tebang

Riau Akan Berlakukan Jeda Tebang

PEKANBARu (RP)- Komitmen Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dalam menyelamatkan eko¬sistem terus diupayakan. Salah satu cara yang akan dilakukan ad¬alah dengan memberlakukan jeda tebang terhadap sektor kehutanan, dengan demikian diharapkan up¬aya penyelamatan hutan dan lingkungan di daerah ini dapat di¬lakukakan dengan baik.

Hal itu dikatakan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi, Senin (13/10). Karena itu, dirinya berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) Riau membuat kebijakan¬-kebijakan terhadap hal ini, sebe¬lum kebijakan itu ditetapkan dalam aturan yang lebih tinggi apakah itu Peraturan daerah (Per¬da) atau Peratutan Gubernur (Per¬gub).

"Tidak hanya Riau, komitmen seperti ini juga dilakukan oleh Guhcrnur seluruh Sumatera keti¬ka mengikuti pertemuan IUCN baru-baru ini di Barcelona. Namun sebelum kebijakan itu diambil haruslah dilakuknn sosialisasi ter¬lebih dahulu ke berhagai pihak, sebab jika tidak demikian akan menimbulkan persoalan dikemu¬dian hari, "tuturnya.

Ditambahkan gubernur, adan¬ya rencana pihaknya memberlaku¬kan sistem jeda tebang ini hen¬daknya harus didukung oleh selu¬ruh kabupaten/kota karena yang memiliki wilayah tersebut adalah kahupaten/kota. Jika kabupaten/ kota tidak mendukung terkait ren¬cana ini tentunya hal iht tidak akan bermaniaat sama sekali.

Riau juga, tambah gubernur harus berbenah terhadap pengelo¬laan sektor kehutanan ini, hal ini sangat diperlukan agar ekosistem dan upaya penyelamatan hutan di daerah ini bisa berlangsung den¬gan baik terutama sekali men¬yangkut perizinan penebangan kayu dan sebagainya.

Komitmen untuk penyelama¬tan terhadap ekosistem ini harus dilakukan baik oleh provinsi di Sumatera maupun Riau sendiri, karena jika Riau tidak komit dalam upaya Penyelamatan ini Negara-¬negara Eropa akan bisa melaku¬kan tindakan pemboikotan terhadap berbagai hasil produk perkebunan di daerah ini seperti CPO, karet dan sebagainya.

Karenanya, sebelum tindakan pemboikotan tersebut diberlaku¬kan upaya untuk penyelamatan ekosistem ini harus dilakukan den¬gan sebaik-baiknya. "Negara-¬negara Eropa akan memberikan kompensasi terhadap upaya pe¬nyelamatan ekosistem ini khususnya di sektor kehutanan, karenan¬ya saya mengajak seluruh masya¬rakat Riau untuk komit dalam menjaga kelestarian hutan di daer¬ah ini," tutur gubernur.

Selain itu, tambah gubernur lagi, Dishut dan Badan Pengenda¬lian Dampak Lingkungan (Baped¬al) juga diharapkan segera merampungkan tata ruang provinsi ini dengan secepatnya. Penyelesaian tata ruang ini merupakan langkah awal sebagai upaya untuk penyelamatan kawasan hutan dan eko¬sistem yang ada di dalamnya.

"Selama ini kita sudah memi¬liki program-program sebagai up¬aya penyelamatan ekosistem dan hutan di Riau, hanya saja kita tidak komit dalam menjalankan pro¬gram-program tersebut, jika kita komit tentunya berbagai persoalan yang terjadi seperti kebakaran ha¬tan dan lahan serta bencana banjir dipastikan tidak akan melanda daerah ini," tutur gubernur lagi.

Karenanya, pembenahan hutan Riau dengan sebaik-baiknya harus dilakukan. Kita jangan menunggu-nunggu lagi, persoalan pemanasan global yang saat ini menjadi hal yang ditakutkan hanya bisa dien¬taskan jika hutan di dunia termasuk di Riau terselamatkan dengan baik.(gem)

--
"River for Life"
Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang
Phone (0761) 42909
E-mail: rikokurniawan@gmail.com
web: www.perkumpulan-elang.org

Perkumpulan Elang is small NGO to address water resource management issues in Riau province. It works with community groups to spread information and awareness in order to strengthen their position with respect to equitable and sustainable watershed management. It lobbies for policy change at local and national levels to protect watersheds and river systems from land use change and pollution and to promote pro-community water resource conservation policies. Perkumpulan Elang also carries out research to support community-based natural resource management

Read more...