Jakarta, Kompas - Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja akibat krisis global mulai nyata dirasakan sektor manufaktur. Sampai Kamis (20/11), pemerintah menerima permintaan sejumlah perusahaan yang berniat melakukan PHK terhadap 12.600 pekerja dan merumahkan sedikitnya 1.200 orang.
Permintaan melakukan PHK disampaikan kepada tim sosialisasi dan monitoring peraturan bersama empat menteri tentang ”Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global”.
Sebagian besar dari perusahaan yang mengajukan PHK tersebut adalah sektor industri padat karya yang berlokasi di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Mengantisipasi dampak yang lebih buruk, pemerintah menindaklanjuti laporan ini dengan menurunkan tim mediasi ke berbagai perusahaan yang telah melapor. Tim yang dipimpin pejabat ketenagakerjaan akan memediasi perundingan antara pengusaha dan wakil pekerja untuk mencari solusi terbaik.
Salah satu perusahaan yang sudah mengumumkan PHK adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) atas 1.000 karyawan dan 1.000 karyawan lainnya dirumahkan. Menurut Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, keputusan itu mulai berlaku Jumat ini.
Keputusan itu diambil manajemen RAPP, kata Rudi, karena perusahaan bubur kayu dan kertas itu mengalami kekurangan pasokan bahan baku, selain juga terkena imbas krisis global.
”Pilihan ini merupakan pilihan terakhir setelah perusahaan melakukan penghematan pengeluaran di sejumlah bidang,” kata Rudi.
Karyawan yang dikenai PHK dan dirumahkan, menurut Rudi, berasal dari segala level. Selain sejumlah tenaga kerja Indonesia, sekitar 35 pekerja asing juga terkena kebijakan tersebut. Hingga kemarin, RAPP mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan
Kondisi industri di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, setali tiga uang. ”Sekarang industri kerajinan, khususnya kayu, tingkat produksinya turun sampai 30 persen akibat krisis,” kata Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Purbalingga Mukodam.
Produk kerajinan berupa pigura, tatakan kayu, laminating, keset, dan wadah baju ini di ekspor ke Australia, Amerika Serikat, dan Jepang. ”Kini permintaan ekspor ke negara-negara itu terhenti. Kami belum tahu sampai kapan ditundanya,” ujar Arif Purnomo, pemilik Jasmin Craft.
Menanggapi kondisi itu, Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, pihaknya berusaha membantu industri kehutanan dengan memudahkan perizinan, pasokan bahan baku, dan insentif-insentif lainnya. Pemerintah berharap upaya itu bisa menyelamatkan industri kehutanan.
Mencari terobosan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, yang dihubungi Kamis malam menjelaskan, tim mediasi akan mendorong pembicaraan bipartit sambil mencari terobosan untuk menghindari PHK. Erman meminta pekerja mau mengikuti proses mediasi dengan sabar.
”PHK ada prosedurnya, mulai dari usulan pengusaha ke pemerintah, verifikasi persoalan, alasan, tujuan, sampai pemeriksaan perusahaan. PHK baru sah setelah dinas tenaga kerja menyetujui,” kata Erman.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, keterpaduan serikat buruh dan pengusaha dalam mengantisipasi dampak krisis global tak bisa dielakkan.
”Ancaman resesi sudah di depan mata, jangan lagi serikat buruh meributkan soal-soal yang tak substansial. Tantangan terbesar sekarang adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan supaya tidak bangkrut dan kami tetap bisa bekerja,” kata Rekson.
Tujuh perusahaan kritis
Kabar memprihatinkan juga mencuat dari Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Krisis keuangan global mulai berimbas pada kegiatan ekspor hasil industri dan pabrik di KBN. Kabar terakhir tujuh perusahaan garmen yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat terancam tutup.
Menurut Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas, dirinya segera melaporkan kondisi riil ketenagakerjaan di wilayahnya kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Hal ini mengantisipasi kemungkinan munculnya kerawanan sosial akibat dari rencana perusahaan melakukan PHK.
Selain tujuh perusahaan itu, sekitar 50 kegiatan bisnis di Jakarta Utara menghentikan aktivitasnya. Dari jumlah itu, 16 perusahaan dengan total buruh sebanyak 9.600 karyawan berada di KBN.
Namun, Sekretaris Perusahaan PT KBN Sentot Yoga Tamtomo menegaskan, belum ada satu pun perusahaan yang tutup atau gulung tikar pada tahun 2008. Bahkan, Sentot mengaku, dirinya belum tahu ada tujuh perusahaan di KBN yang kini dalam kondisi kritis akibat sepi order.
PT KBN memiliki tiga wilayah usaha, yakni KBN Cakung dengan 100 investor, KBN Marunda 40 investor, dan KBN Tanjung Priok 8 investor. Sekitar 90 persen investor di tiga kawasan itu produsen garmen, yang 85-90 persennya diekspor ke AS.(ham/hrd/han/CAL)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/21/02091484/12.600.pekerja.terancam.phk
