 |
| Gerakan Rakyat Riau Menggugat (GERRAM) |
Read more...
Tampilkan postingan dengan label Aksi Massa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aksi Massa. Tampilkan semua postingan
7.17.2008
Polda Didesak Tuntaskan Sejumlah Kasus di Riau
Rabu, 16 Juli 2008
PEKANBARU (RP) - Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Gerram) dengan massanya yang berjumlah ratusan, Rabu (16/7) mendatangi Mapolda dan Kejati, mendesak agar kedua instansi itu menuntaskan kasus illegal logging dan korupsi serta penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan sejumlah perusahaan.
Aksi tersebut dikoordinatori Johny Setiawan bersama massanya menyampaikan pernyataan sikap, yang intinya mendesak Polda dan Kejati, menuntaskan kasus illegal logging yang sudah setahun setengah pulang balik, Polda dan Kejati tanpa ada hasil akhirnya. Demikian juga dengan kasus korupsi, penindakannya tanpa harus tebang pilih, sehingga jelas kearifan dan kebijakan dalam penegakan hukum. Massa yang sedemikian banyak dan hampir seluruhnya menggunakan ikat kepala warna merah, sempat memacetkan jalan depan Mapolda Riau, hingga akhirnya jalan dialihkan.
Dirsamapta Polda Riau, Kombes Edy Kustoro menyambut para demonstran dan memberikan penjelasan tentang tuntutan yang dibacakan. Disebutkan Edy Kustoro, pihaknya tengah berusaha menuntaskan kasus illegal logging dengan cara melengkapi petunjuk yang diberikan pihak Kejati. Namun sejauh ini, apapun petunjuk yang diberikan, semaksimal mungkin dilaksanakan. Dan sampai sejauh ini, berkas 14 perusahaan itu masih saja pulang balik, Polda dan Kejati.
Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) dengan massanya yang berjumlah puluhan orang, Rabu (16/7) mendatangi Kejaksaan Tinggi Riau. Kedatangan mereka mendesak Kejati menetapkan tersangka kasus penyelewengan pembangunan dan penguasaan kebun kelapa sawit di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar.
Pemprov Inventaris 188.000 Ha Lahan Terlantar
Asisten I Setdaprov Riau Ir Nasrun Effendi mengatakan saat ini terdapat sekitar 188.000 hektare lahan yang diterlantarkan perusahaan di Riau. Izin ada tapi tak dikerjakan perusahaan. Kayu habis diambil perusahaan, tapi lahannya tak dikerjakan.
Untuk itu saat ini Pemprov Riau sedang melakukan inventarisasi lahan guna melakukan penertiban, optimalisasi dan pemanfaatan lahan. Hal ini sudah dilakukan sejak 2003 lalu tapi telah dimulai tahun 2004. Untuk 2008 ini kegiatan ini dianggarkan dengan dukungan dana APBD Riau sebesar Rp9 miliar.
Hal ini ditegaskan Asisten I Setdaprov Riau Ir Nasrun Effendi didampingi Kadisbun Riau Drs Akmal JS di ruang rapat Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Rabu (16/7) kemarin saat menerima delegasi pengunjukrasa yang datang ke Kantor Gubernur Riau.
Menurut Ir Nasrun Effendi, penertiban dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang diterlantarkan perusahaan ini sudah berhasil di Kabupaten Rokan Hulu. ‘’Di mana salah satu pemilik lahannya adalah PT Surya Dumai Grup, lahannya tak digarap dan akhirnya bersedia dilepaskan ke perusahaan lain. Kini telah menjadi kebun plasma masyarakat,’’ ujar Ir Nasrun Effendi.(mng/g/azf)
http://www.riaupos.com/v2/content/view/8285/50/
Read more...
PEKANBARU (RP) - Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Gerram) dengan massanya yang berjumlah ratusan, Rabu (16/7) mendatangi Mapolda dan Kejati, mendesak agar kedua instansi itu menuntaskan kasus illegal logging dan korupsi serta penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan sejumlah perusahaan.
Aksi tersebut dikoordinatori Johny Setiawan bersama massanya menyampaikan pernyataan sikap, yang intinya mendesak Polda dan Kejati, menuntaskan kasus illegal logging yang sudah setahun setengah pulang balik, Polda dan Kejati tanpa ada hasil akhirnya. Demikian juga dengan kasus korupsi, penindakannya tanpa harus tebang pilih, sehingga jelas kearifan dan kebijakan dalam penegakan hukum. Massa yang sedemikian banyak dan hampir seluruhnya menggunakan ikat kepala warna merah, sempat memacetkan jalan depan Mapolda Riau, hingga akhirnya jalan dialihkan.
Dirsamapta Polda Riau, Kombes Edy Kustoro menyambut para demonstran dan memberikan penjelasan tentang tuntutan yang dibacakan. Disebutkan Edy Kustoro, pihaknya tengah berusaha menuntaskan kasus illegal logging dengan cara melengkapi petunjuk yang diberikan pihak Kejati. Namun sejauh ini, apapun petunjuk yang diberikan, semaksimal mungkin dilaksanakan. Dan sampai sejauh ini, berkas 14 perusahaan itu masih saja pulang balik, Polda dan Kejati.
Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) dengan massanya yang berjumlah puluhan orang, Rabu (16/7) mendatangi Kejaksaan Tinggi Riau. Kedatangan mereka mendesak Kejati menetapkan tersangka kasus penyelewengan pembangunan dan penguasaan kebun kelapa sawit di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar.
Pemprov Inventaris 188.000 Ha Lahan Terlantar
Asisten I Setdaprov Riau Ir Nasrun Effendi mengatakan saat ini terdapat sekitar 188.000 hektare lahan yang diterlantarkan perusahaan di Riau. Izin ada tapi tak dikerjakan perusahaan. Kayu habis diambil perusahaan, tapi lahannya tak dikerjakan.
Untuk itu saat ini Pemprov Riau sedang melakukan inventarisasi lahan guna melakukan penertiban, optimalisasi dan pemanfaatan lahan. Hal ini sudah dilakukan sejak 2003 lalu tapi telah dimulai tahun 2004. Untuk 2008 ini kegiatan ini dianggarkan dengan dukungan dana APBD Riau sebesar Rp9 miliar.
Hal ini ditegaskan Asisten I Setdaprov Riau Ir Nasrun Effendi didampingi Kadisbun Riau Drs Akmal JS di ruang rapat Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Rabu (16/7) kemarin saat menerima delegasi pengunjukrasa yang datang ke Kantor Gubernur Riau.
Menurut Ir Nasrun Effendi, penertiban dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang diterlantarkan perusahaan ini sudah berhasil di Kabupaten Rokan Hulu. ‘’Di mana salah satu pemilik lahannya adalah PT Surya Dumai Grup, lahannya tak digarap dan akhirnya bersedia dilepaskan ke perusahaan lain. Kini telah menjadi kebun plasma masyarakat,’’ ujar Ir Nasrun Effendi.(mng/g/azf)
http://www.riaupos.com/v2/content/view/8285/50/
Tuntaskan Kasus Korupsi dan Illegal Logging, Seratusan Massa GERRAM Datangi Polda dan Kejati Riau
Rabu, 16 Juli 2008 16:48
Seratusan massa yang tergabung dalam GERRAM datangi kantor Polda dan Kejati Riau, massa meminta agar kedua penegak hukum segera menuntaskan kasus korupsi dan Illegal Logging yang melibatkan para kandidat Gubri.
Riauterkini-PEKANBARU- Menuntut agar kasus korupsi dan Illegal Logging yang ada di Provinsi Riau yang diduga melibatkan para kandidat calon Gubernur Riau (Gubri), Rabu (16/7) sekitar pukul 13.00 WIB seratusan massa Garakan rakyat Riau Menggugat (GERRAM) datangi kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Selain massa GERAM, juga turut hadir massa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), JIKALAHARI, AMAR, SEGERA dan Mahasiswa se-Riau juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Riau untuk tidak memilih calon Gubernur yang terlibat kasus-kasus pengrusakan lingkungan, Illegal Logging yang semuanya bermuara pada kasus korupsi.
Selain berorasi, massa GERAM juga menggelar aksi panggung dengan menggunakan satu unit mobil Pick Up, dan seluruh massa menggunakan baju warna merah.
Di Kejati Riau Aksi massa GERRAM tersebut diterima Asisten Intelijen (Asintel) Ilman A.Rachman dan mengatakan kepada seratusan massa tersebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan atasannya dan menerima pernyataan sikap yang telah dibacakan tersebut. Selain itu Ilman juga meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu.
"Saya mewakili Kajati Riau pada intinya menerima laporan dan pernyataan sikap yang telah dibacakan tersebut dan dalam waktu dekat ini akan saya sampaikan ke pimpinan," ujarkan Ilman A.Rachman.
Selama perwakilan GERRAM bertukar pikiran di ruangan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Riau, seratusan massa GERRAM terus melakukan aksinya dengan bernyanyi-nyanyi, dan sebahagian menunggu dengan duduk bersama di halaman hijau kantor Kejati Riau.
Setelah kata mufakat dan tanggapan didapati, maka seluruh perwakilan dan massa berangsur-angsung meninggalkan kantor Kejati Riau dengan tertip dan menuju beberapa unit mobil yang mereka gunakan di samping kantor Gubernur Riau.***(vila)
Read more...
Seratusan massa yang tergabung dalam GERRAM datangi kantor Polda dan Kejati Riau, massa meminta agar kedua penegak hukum segera menuntaskan kasus korupsi dan Illegal Logging yang melibatkan para kandidat Gubri.
Riauterkini-PEKANBARU- Menuntut agar kasus korupsi dan Illegal Logging yang ada di Provinsi Riau yang diduga melibatkan para kandidat calon Gubernur Riau (Gubri), Rabu (16/7) sekitar pukul 13.00 WIB seratusan massa Garakan rakyat Riau Menggugat (GERRAM) datangi kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Selain massa GERAM, juga turut hadir massa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), JIKALAHARI, AMAR, SEGERA dan Mahasiswa se-Riau juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Riau untuk tidak memilih calon Gubernur yang terlibat kasus-kasus pengrusakan lingkungan, Illegal Logging yang semuanya bermuara pada kasus korupsi.
Selain berorasi, massa GERAM juga menggelar aksi panggung dengan menggunakan satu unit mobil Pick Up, dan seluruh massa menggunakan baju warna merah.
Di Kejati Riau Aksi massa GERRAM tersebut diterima Asisten Intelijen (Asintel) Ilman A.Rachman dan mengatakan kepada seratusan massa tersebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan atasannya dan menerima pernyataan sikap yang telah dibacakan tersebut. Selain itu Ilman juga meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu.
"Saya mewakili Kajati Riau pada intinya menerima laporan dan pernyataan sikap yang telah dibacakan tersebut dan dalam waktu dekat ini akan saya sampaikan ke pimpinan," ujarkan Ilman A.Rachman.
Selama perwakilan GERRAM bertukar pikiran di ruangan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Riau, seratusan massa GERRAM terus melakukan aksinya dengan bernyanyi-nyanyi, dan sebahagian menunggu dengan duduk bersama di halaman hijau kantor Kejati Riau.
Setelah kata mufakat dan tanggapan didapati, maka seluruh perwakilan dan massa berangsur-angsung meninggalkan kantor Kejati Riau dengan tertip dan menuju beberapa unit mobil yang mereka gunakan di samping kantor Gubernur Riau.***(vila)
Esok, Ribuan Massa Gerram Aksi Demo
Selasa, 15 Juli 2008 15:51
Tak kunjung diprosesnya pelanggaran terhadap lingkungan, esok ribuan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Gerram) akan melakukan aksi demo di beberapa kantor pemerintahan.
Riauterkini-PEKANBARU-Direktur Eksekutiv Walhi Riau, JS Mundung kepada Riauterkini selasa (15/7) mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan rekan-rekannya di berbagai elemen akan melakukan aksi demo. Aksi demo akan dilakukan di beberapa kantor pemerintahan.
Aksi yang menurutnya akan diikuti oleh 5 ribuan massa dari berbagai elemen seperti SEGERA, Walhi dan Jikalahari serta mahasiswa akan mengawali aksi di depan Taman Makam Pahlawan. Lalu mereka akan melakukan long march ke bundaran walikota Pekanbaru.
Setelah melakukan berbagai orasi di bundaran walikota Pekanbaru, aksi akan terus bergerak ke depan kantor Gubernur Riau. Di kantor Gubernur, massa akan beorasi menuntut pihak pemerintah untuk melakukan funsinya sebaai lembaga pengawas pelaksanaan dan berjalannya ketentuan perundang-undangan.
"Di kantor gubernur Riau, orasi akan ditegaskan pada fungsi pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Termasuk pelaksana birokrasi yang seharusnya mengawasi jalannya undang-undang malah melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut," katanya.
Usai melakukan orasi dan aksi demo damai di kantor Gubernur, massa akan digerakkan ke kantor Polda Riau. Di kantor Polda Riau, kita akan mempertanyakan kepada Kapolda mengenai penanganan hukum pelanggaran ketentuan perundang-undangan oleh pelaku penrusakan hutan serta pelaku korupsi.
Usai berorasi di kantor Polda Riau, massa akan menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, massa akan mempertanyakan hal yang sama dengan yang dipertanyakan oleh massa GERRAM. Yaitu mengenai penanganan kasus pembalakan liar dan masalah korupsi.
"Yang kita miris adalah, mengapa pada kasus Bulian Royan, Al Amin Nasution baik penerima suap maupun pemberi suap sama-sama di tahan. Tetapi kasus di Riau seperti kasus Azmun Jafar kok 15 perusahaan yang pemberi suap dan pemberi gratifikasi kok tidak ditangkap. Seharusnya 15 perusahaan tersebut harus ditangkap juga," katanya.***(H-we)
Read more...
Tak kunjung diprosesnya pelanggaran terhadap lingkungan, esok ribuan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Menggugat (Gerram) akan melakukan aksi demo di beberapa kantor pemerintahan.
Riauterkini-PEKANBARU-Direktur Eksekutiv Walhi Riau, JS Mundung kepada Riauterkini selasa (15/7) mengatakan bahwa dirinya bersama-sama dengan rekan-rekannya di berbagai elemen akan melakukan aksi demo. Aksi demo akan dilakukan di beberapa kantor pemerintahan.
Aksi yang menurutnya akan diikuti oleh 5 ribuan massa dari berbagai elemen seperti SEGERA, Walhi dan Jikalahari serta mahasiswa akan mengawali aksi di depan Taman Makam Pahlawan. Lalu mereka akan melakukan long march ke bundaran walikota Pekanbaru.
Setelah melakukan berbagai orasi di bundaran walikota Pekanbaru, aksi akan terus bergerak ke depan kantor Gubernur Riau. Di kantor Gubernur, massa akan beorasi menuntut pihak pemerintah untuk melakukan funsinya sebaai lembaga pengawas pelaksanaan dan berjalannya ketentuan perundang-undangan.
"Di kantor gubernur Riau, orasi akan ditegaskan pada fungsi pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Termasuk pelaksana birokrasi yang seharusnya mengawasi jalannya undang-undang malah melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut," katanya.
Usai melakukan orasi dan aksi demo damai di kantor Gubernur, massa akan digerakkan ke kantor Polda Riau. Di kantor Polda Riau, kita akan mempertanyakan kepada Kapolda mengenai penanganan hukum pelanggaran ketentuan perundang-undangan oleh pelaku penrusakan hutan serta pelaku korupsi.
Usai berorasi di kantor Polda Riau, massa akan menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Di kantor Kejaksaan Tinggi Riau, massa akan mempertanyakan hal yang sama dengan yang dipertanyakan oleh massa GERRAM. Yaitu mengenai penanganan kasus pembalakan liar dan masalah korupsi.
"Yang kita miris adalah, mengapa pada kasus Bulian Royan, Al Amin Nasution baik penerima suap maupun pemberi suap sama-sama di tahan. Tetapi kasus di Riau seperti kasus Azmun Jafar kok 15 perusahaan yang pemberi suap dan pemberi gratifikasi kok tidak ditangkap. Seharusnya 15 perusahaan tersebut harus ditangkap juga," katanya.***(H-we)
Langganan:
Postingan (Atom)
| Kehancuran Hutan Akibat Pembuatan HTI di Lahan Gambut | |||
 |
 |
|
 |
| Kanalisasi |
Bekas Kebakaran |
Kanalisasi | Kanalisasi |
