Riau Akan Berlakukan Jeda Tebang
PEKANBARu (RP)- Komitmen Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dalam menyelamatkan eko¬sistem terus diupayakan. Salah satu cara yang akan dilakukan ad¬alah dengan memberlakukan jeda tebang terhadap sektor kehutanan, dengan demikian diharapkan up¬aya penyelamatan hutan dan lingkungan di daerah ini dapat di¬lakukakan dengan baik.
Hal itu dikatakan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi, Senin (13/10). Karena itu, dirinya berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) Riau membuat kebijakan¬-kebijakan terhadap hal ini, sebe¬lum kebijakan itu ditetapkan dalam aturan yang lebih tinggi apakah itu Peraturan daerah (Per¬da) atau Peratutan Gubernur (Per¬gub).
"Tidak hanya Riau, komitmen seperti ini juga dilakukan oleh Guhcrnur seluruh Sumatera keti¬ka mengikuti pertemuan IUCN baru-baru ini di Barcelona. Namun sebelum kebijakan itu diambil haruslah dilakuknn sosialisasi ter¬lebih dahulu ke berhagai pihak, sebab jika tidak demikian akan menimbulkan persoalan dikemu¬dian hari, "tuturnya.
Ditambahkan gubernur, adan¬ya rencana pihaknya memberlaku¬kan sistem jeda tebang ini hen¬daknya harus didukung oleh selu¬ruh kabupaten/kota karena yang memiliki wilayah tersebut adalah kahupaten/kota. Jika kabupaten/ kota tidak mendukung terkait ren¬cana ini tentunya hal iht tidak akan bermaniaat sama sekali.
Riau juga, tambah gubernur harus berbenah terhadap pengelo¬laan sektor kehutanan ini, hal ini sangat diperlukan agar ekosistem dan upaya penyelamatan hutan di daerah ini bisa berlangsung den¬gan baik terutama sekali men¬yangkut perizinan penebangan kayu dan sebagainya.
Komitmen untuk penyelama¬tan terhadap ekosistem ini harus dilakukan baik oleh provinsi di Sumatera maupun Riau sendiri, karena jika Riau tidak komit dalam upaya Penyelamatan ini Negara-¬negara Eropa akan bisa melaku¬kan tindakan pemboikotan terhadap berbagai hasil produk perkebunan di daerah ini seperti CPO, karet dan sebagainya.
Karenanya, sebelum tindakan pemboikotan tersebut diberlaku¬kan upaya untuk penyelamatan ekosistem ini harus dilakukan den¬gan sebaik-baiknya. "Negara-¬negara Eropa akan memberikan kompensasi terhadap upaya pe¬nyelamatan ekosistem ini khususnya di sektor kehutanan, karenan¬ya saya mengajak seluruh masya¬rakat Riau untuk komit dalam menjaga kelestarian hutan di daer¬ah ini," tutur gubernur.
PEKANBARu (RP)- Komitmen Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dalam menyelamatkan eko¬sistem terus diupayakan. Salah satu cara yang akan dilakukan ad¬alah dengan memberlakukan jeda tebang terhadap sektor kehutanan, dengan demikian diharapkan up¬aya penyelamatan hutan dan lingkungan di daerah ini dapat di¬lakukakan dengan baik.
Hal itu dikatakan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi, Senin (13/10). Karena itu, dirinya berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) Riau membuat kebijakan¬-kebijakan terhadap hal ini, sebe¬lum kebijakan itu ditetapkan dalam aturan yang lebih tinggi apakah itu Peraturan daerah (Per¬da) atau Peratutan Gubernur (Per¬gub).
"Tidak hanya Riau, komitmen seperti ini juga dilakukan oleh Guhcrnur seluruh Sumatera keti¬ka mengikuti pertemuan IUCN baru-baru ini di Barcelona. Namun sebelum kebijakan itu diambil haruslah dilakuknn sosialisasi ter¬lebih dahulu ke berhagai pihak, sebab jika tidak demikian akan menimbulkan persoalan dikemu¬dian hari, "tuturnya.
Ditambahkan gubernur, adan¬ya rencana pihaknya memberlaku¬kan sistem jeda tebang ini hen¬daknya harus didukung oleh selu¬ruh kabupaten/kota karena yang memiliki wilayah tersebut adalah kahupaten/kota. Jika kabupaten/ kota tidak mendukung terkait ren¬cana ini tentunya hal iht tidak akan bermaniaat sama sekali.
Riau juga, tambah gubernur harus berbenah terhadap pengelo¬laan sektor kehutanan ini, hal ini sangat diperlukan agar ekosistem dan upaya penyelamatan hutan di daerah ini bisa berlangsung den¬gan baik terutama sekali men¬yangkut perizinan penebangan kayu dan sebagainya.
Komitmen untuk penyelama¬tan terhadap ekosistem ini harus dilakukan baik oleh provinsi di Sumatera maupun Riau sendiri, karena jika Riau tidak komit dalam upaya Penyelamatan ini Negara-¬negara Eropa akan bisa melaku¬kan tindakan pemboikotan terhadap berbagai hasil produk perkebunan di daerah ini seperti CPO, karet dan sebagainya.
Karenanya, sebelum tindakan pemboikotan tersebut diberlaku¬kan upaya untuk penyelamatan ekosistem ini harus dilakukan den¬gan sebaik-baiknya. "Negara-¬negara Eropa akan memberikan kompensasi terhadap upaya pe¬nyelamatan ekosistem ini khususnya di sektor kehutanan, karenan¬ya saya mengajak seluruh masya¬rakat Riau untuk komit dalam menjaga kelestarian hutan di daer¬ah ini," tutur gubernur.
Selain itu, tambah gubernur lagi, Dishut dan Badan Pengenda¬lian Dampak Lingkungan (Baped¬al) juga diharapkan segera merampungkan tata ruang provinsi ini dengan secepatnya. Penyelesaian tata ruang ini merupakan langkah awal sebagai upaya untuk penyelamatan kawasan hutan dan eko¬sistem yang ada di dalamnya.
"Selama ini kita sudah memi¬liki program-program sebagai up¬aya penyelamatan ekosistem dan hutan di Riau, hanya saja kita tidak komit dalam menjalankan pro¬gram-program tersebut, jika kita komit tentunya berbagai persoalan yang terjadi seperti kebakaran ha¬tan dan lahan serta bencana banjir dipastikan tidak akan melanda daerah ini," tutur gubernur lagi.
Karenanya, pembenahan hutan Riau dengan sebaik-baiknya harus dilakukan. Kita jangan menunggu-nunggu lagi, persoalan pemanasan global yang saat ini menjadi hal yang ditakutkan hanya bisa dien¬taskan jika hutan di dunia termasuk di Riau terselamatkan dengan baik.(gem)
--
"River for Life"
Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang
Phone (0761) 42909
E-mail: rikokurniawan@gmail.com
web: www.perkumpulan-elang.org
Perkumpulan Elang is small NGO to address water resource management issues in Riau province. It works with community groups to spread information and awareness in order to strengthen their position with respect to equitable and sustainable watershed management. It lobbies for policy change at local and national levels to protect watersheds and river systems from land use change and pollution and to promote pro-community water resource conservation policies. Perkumpulan Elang also carries out research to support community-based natural resource management
Tidak ada komentar:
Posting Komentar