Kamis, 01/01/2009 01:08 WIB
Soemardi Kutuk Penyerangan Warga Dusun Suluk Bongkal
JAKARTA--Anggota DPD RI dari Riau Soemardi Thaher menyesalkan dan mengutuk terjadinya kasus penyerangan penyerangan di Suluk Bongkal, Duri, Bengkalis. Sebagai abdi utama masyarakat, Soemardi pun menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian Polda Riau terhadap warga dusun Suluk Bongkal hingga tewas, Kecamatan Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
"Saya menyesalkan penggusuran paksa yang dilakukan aparat kepolisian yang menyebabkan jatuhnya korban balita, " ujarnya Rabu (31/12) di gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Soemardi Kutuk Penyerangan Warga Dusun Suluk Bongkal
JAKARTA--Anggota DPD RI dari Riau Soemardi Thaher menyesalkan dan mengutuk terjadinya kasus penyerangan penyerangan di Suluk Bongkal, Duri, Bengkalis. Sebagai abdi utama masyarakat, Soemardi pun menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian Polda Riau terhadap warga dusun Suluk Bongkal hingga tewas, Kecamatan Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
"Saya menyesalkan penggusuran paksa yang dilakukan aparat kepolisian yang menyebabkan jatuhnya korban balita, " ujarnya Rabu (31/12) di gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Seperti diketahui, pada Kamis (18/12) lalu, sekitar 500 anggota Polda Riau dari empat Polres mengevakuasi massa Serikat Tani Rakyat (STR) yang mendiami lahan bersengketa di KM 42, Dusun Suluk Bongkal, Bengkalis. Lahan tersebut sudah sejak setahun terakhir ditetapkan status quo oleh Polda Riau karena konflik antara warga Suluk Bongkal dengan PT Arara Abadi. Buntut penyerangan itu, seorang bayi bernama Putri (2,6 tahun) tewas setelah terjatuh ke sumur tanah saat lari menyelamatkan diri ketika polisi datang.
Ditegaskan mantan Sekjen PGRI itu, seharusnya aparat kepolisian melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan aksi evakuasi massa STR itu. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada anggota masyarakat yang terkait hak ulayat atau ada pihak-pihak yang membonceng kassus itu. "Jangan semua massa yang berada di dusun itu digusur semua, " ujarnya.
Selain meminta Pemprov Riau dan Pemkab Bengkalis menuntaskan masalah sengketa agrarian dengan PT Arara Abadi itu, Soemardi meminta agar Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) juga turun tangan membantu menyelesaikan masalah itu. Munculkan kasus ini kata calon anggota legislative dari Partai Persatuan Daerah (PPD) itu menilai inilah kesempatan emas bagi LAMR untuk menunjukkan kecintaannya terhadap rakyat, dari image selama ini yang selalu pro-pemerintah.
"LAMR harus pro aktif melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat adat di sana. Inilah saatnya LAMR peduli kepada rakyat. Sebab selama ini LAMR terlalu asyik dengan acara seremonial pemberian gelar terus, " ujarnya.
Sebagai dewan penesehat LAMR pun, Soemardi Thaher tak tinggal diam. Pihaknya akan berusaha menemui pimpinan LAMR agar bersikap pro-rakyat atas kasus ini. LAMR harus meminta aparat kepolisian bertanggungjawab jika korban tewas itu akibat dari penyerbuan ratusan aparat kepolisian.
"Apapun yang terjadi LAMR harus pro-rakyat. Ketidakadilan dan keangkuhan yang menyengsarakan rakyat harus dihentikan segera!, " katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar