Senin, 12 November 2007 06:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bustar Maitar, Juru Kampanye Solusi Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara. mendesak pemerintah untuk mengeluarkan moratorium atas penghancuran hutan lahan gambut.
"Pemerintah harus bertindak sebelum konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali, Desember nanti. Ini saatnya bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakui bahwa pengalihan lahan gambut berpengaruh terhadap perubahan iklim," kata dia dalam siaran pers yang dikirimkan ke Tempo.
Ia menyampaikan hal itu terkait dengan penutupan Forest Defenders Camp Satellite Station (FDCSS) sejak 3-11 November di Taman Monas, Jakarta. FDCSS diselenggarakan untuk mendukung dan menyebarkan informasi dari Kamp Pembela Hutan (Forest Defenders Camp/FDC) yang dibuat Greenpeace di dekat kebun kelapa sawit di Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau, sebagai upaya untuk menyoroti dan menghentikan penghancuran hutan lahan gambut. Langkah itu sekaligus guna mendukung solusi atas deforestasi untuk jangka panjang di Indonesia.
Hingga penutupan acara kemarin, tercatat 2.500 orang memberikan dukungan petisi Pembela Hutan Indonesia untuk moratorium tanpa syarat atas penghancuran hutan lahan gambut dan menjamin tindakan yang efektif untuk melawan kebakaran hutan. "Kami berkampanye agar deforestasi dicantumkan dalam putaran berikut Protokol Kyoto," kata Bustar.
Laporan Greenpeace yang terbaru, bertajuk "Menggoreng Iklim," menunjukkan penghancuran lahan gambut di Indonesia menyumbang 4 persen dari keseluruhan emisi tiap tahun. Laporan ini menyimpulkan, moratorium atas pembabatan hutan dan penghancuran lahan gambut merupakan langkah yang paling cepat dan tepat untuk mengurangi tingkat emisi di Indonesia. Rehabilitasi lahan gambut juga amat efektif. Sudrajat
http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2007/11/12/brk,20071112-111334,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar