Cari SolusiPEKANBARU (RP) – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) menjadi kabar yang sangat tidak sedap bagi Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dan Wakil Gubernur Riau Drs HR Mambang Mit di hari pelantikannya, Jumat (21/11). Namun Gubri dari jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa persoalan yang berkaitan dengan nasib para pekerja perusahaan-perusahaan seperti PT RAPP memerlukan perhatian serius pemerintah.
Bila persoalannya adalah kepastian hukum, maka pemerintah harus bisa memberikan solusi terbaik. Jangan sampai keputusan pahit yang diambil perusahaan demi menyelamatkan aset dan jalannya perusahaan, justru merugikan masyarakat.
''Inilah persoalan yang saya sadari harus segera dicarikan solusi dan jalan keluar. Bisa kita bayangkan, kalau 1.000 orang di PHK, maka andai satu orang harus membiayai empat orang anggota keluarga, hitung saja berapa orang rakyat Riau yang terancam kehidupannya. Belum lagi dampak sosial di sekitar mereka, semisal kedai nasi atau usaha kecil-kecilan. Untuk itu, perlu kiranya kita cari solusi terbaik secepatnya. Agar jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Harus ada kepastian hukum yang jelas dan solusi atas semua persoalan yang tengah dihadapi perusahaan," tegas Rusli.
Sementara itu, HR Mambang Mit kepada wartawan, Jumat (21/11), usai pelantikan memastikan akan segera mengagendakan solusi terbaik bagi persoalan sosial yang kini dihadapi masyarakat Riau. ''Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, namun perlu rembuk (musyawarah) bersama. Bagaimanapun, tentu ini akan jadi perhatian utama kita dan harus segera dicari solusinya. Mungkin secepatnya akan kita kumpulkan pihak-pihak terkait, baik dari perusahaan, asosiasi pekerja, dinas terkait dan instansi lainnya. Tujuannya untuk mencarikan solusi terbaik bagi para pekerja," kata Mambang.
Krisis Bahan Baku
Dalam pada itu, PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) yang telah mem-PHK 1.000 karyawannya dan merumahkan ribuan lainnya kembali menegaskan keputusan PHK itu dilakukan untuk rasionalisasi, terkait krisis bahan baku dan dampak hantaman krisis keuangan global.
Dijelaskan Public Relation (PR) Riaupulp, Nandik Sufaryono, akibat krisis bahan baku misalnya, saat ini produksi Riaupulp turun sampai 2.000 ton per hari, dari biasanya 6.000 ton pulp per hari. "Kita sudah memohon agar sejuta meter kubik kayu yang di-police line bisa dimanfaatkan untuk bahan baku agar produksi Riaupulp berjalan stabil, tapi itu tidak diakomodir. Padahal kayu-kayu itu sudah kita bayar PSDH dan DR-nya," jelas Nandik.
Kayu-kayu tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan, apalagi sebagian sudah membusuk. Bila bisa dimanfaatkan, maka bisa menjaga produksi perusahaan tersebut hingga dua bulan ke depan dengan kapasitas 6.000 ton per hari. Namun kondisi saat ini, kayu-kayu tersebut tidak bisa dimanfaatkan malah terbiarkan tak terurus.
Menurunnya produksi akibat krisis bahan baku tersebut, lanjut Nandik, menjadikan perusahaan harus melakukan berbagai efisiensi untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Seperti menekan sejumlah biaya yang bisa ditekan, mulai dari operasional pabrik, listrik, perjalanan dinas. Namun, langkah tersebut tidak mampu menutupi operasional perusahaan sehingga langkah rasionalisasi (PHK) harus diambil.
Di sisi lain, Nandik juga mengakui efek domino dari adanya kebijakan PHK ini juga tak terelakkan. Perekonomian Kota Pangkalankerinci khususnya dan Kabupaten Pelalawan umumnya juga pasti terimbas. "Adanya PHK lebih dari 1.000 karyawan efeknya sangat luar biasa buat Pangkalankerinci. Saat ini yang tampak, pusat perbelanjaan mulai memperlambat jam buka, rumah kontrakkan mulai sepi," kata Nandik Sufaryono saat presentasi di kantor Riau Pos, Jumat (21/11). Nandik yang datang bersama manajemen Riaupulp lainnya, Amru Mahalli dan Troy Pantouw, sengaja datang ke gedung Riau Pos untuk bertukar pikiran. Mereka disambut CEO Riau Pos Group H Rida K Liamsi, Pemred Riau Pos Zulmansyah dan Pemred Pekanbaru Pos H H Amzar.
Dari pemaparan Nandik, selain berpengaruh kepada produksi, juga berakibat kepada generator listrik. Karena generator yang ada saat ini bahan bakarnya dari kulit kayu.
Oleh karena itu, kata Nandik, selain memutuskan mata pencarian 1.000 lebih karyawan, listrik untuk Kota Pangkalankerinci mulai terancam. Karena kesulitan kulit kayu, dari tujuh generator listrik milik perusahaan hanya tiga yang hidup. ''Akibatnya kita defisit power sebesar 26 MW (megawatt, red)," jelas Nandik.
Untuk menanggulangi semua ini, kata Nandik, diberlakukan pemadaman bergilir mulai dari tiga hingga delapan jam sehari. Untuk Riau Komplek (kawasan pemukiman Riaupulp) sudah berlangsung pemadaman sejak awal November 2008. Selanjutnya akan ada pengurangan pasokan listrik ke PLN sebesar 50 persen yang direncanakan dalam waktu dekat. Pasokan untuk BUMD juga akan ada pemadaman bergilir.
Pesangon Dibayar
Dari Pangkalankerinci dilaporkan, PHK yang diumumkan Presiden Direktur Riaupulp Rudi Fajar, Kamis (20/11), di Hotel Pangeran Pekanbaru akhirnya dilakukan. Jumat (21/11) sore, seribu karyawan dipanggil satu persatu dan dikumpulkan di tiga tempat berbeda, yaitu di kantor Riau Fiber, Kantor Pec Tech Service Indonesia dan Hotel Unigraha Pangkalankerinci, Kabupaten Pelalawan.
Di lokasi pemanggilan itu, karyawan yang terkena PHK diberi satu amplop oleh tim khusus yang dibentuk menangani PHK. Tim ini dibentuk dan diorganisir oleh Human Resource Department (HRD). Amplop tersebut berisi surat pemberitahuan bahwa yang menerimanya akan di-PHK. Masing-masing penerima diminta membaca dan memahami isi surat. Jika setuju, karyawan tersebut diminta membubuhkan tandatangan pada lembaran lain yang disediakan khusus.
Proses berikutnya, karyawan menunggu tim menyiapkan segala sesuatu termasuk soal pembayaran pesangon. ''Sesuai dengan statemen Direktur Utama, hari ini 1.000 orang PHK. Semua proses ini kami lakukan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku," ucap PR Riaupulp Troy Pantau, kemarin.
Proses PHK tahap berikutnya, kata Troy, melibatkan 1.000 karyawan lagi. Dan akan dilaksanakn dalam waktu dekat. Mungkin PHK di RAPP tidak menakutkan seperti sering dibayangkan. Meski ada karyawan yang agak berat menerima keputusan, namun banyak juga yang dengan suka cita menerimanya.
''Entah apa sebabnya, mungkin memang karena sudah ada job di luar. Mungkin lantaran proses PHK di Riaupulp ini mengikuti aturan. Kawan-kawan menerima pesangon antara Rp60 juta sampai dengan Rp100 juta lebih," tutur Menurut Koordinator Serikat Pekerja Riaupulp H Hamdani, saat mendampingi puluhan karyawan PHK.
PHK di Riaupulp pun mungkin berbeda dengan suasana yang banyak orang bayangan. Di sini, karyawan dijemput ke rumah atau tempat kerja masing-masing pada pagi hari dengan menggunakan bus-bus AC yang sudah disediakan. Tidak itu saja, mereka mendapatkan pendampingan dari pengurus Serikat Pekerja yang ada. ''Kita melaksanakan pendampingan agar kawan-kawan senang. Bagi yang berat pergi, kita bujuk, beri pengertian, dinasehati supaya tidak down betul. Dan pendampingan ini sampai pada proses akhir, dimana mereka mendapatkan hak-haknya semua," tambah Hamdani yang menjabat Community Relation Officer, di bawah SGR Departemen pimpin Manajer Wan Jack Muhammad Anja.
Hingga petang kemarin, pihak Serikat Pekerja belum diberitahu berapa sesungguhnya karyawan yang kena PHK. Sampai petang, catatan Serikat Pekerja baru berhasil menghimpun 492 nama. Lima di antaranya pengurus serikat pekerja. Mereka adalah Asido, Riswandi, Refrido, Surya dan Wawan Setiawan Rajd. ''Hitungan kami ada 492 orang, termasuk kawan-kawan pengurus lima orang," ungkapnya
Polres Antisipasi
Di sisi lain, Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko sudah menginstruksikan kepada Kapolres Pelalawan untuk mengantisipasi terkait adanya PHK ini. Antisipasi dalam bentuk pendekatan secara persuasif terhadap karyawan yang di-PHK. Polres diminta untuk berdialog dan menjelaskan kepada karyawan tentang mengapa perusahaan mengambil kebijakan PHK. ''Kita sudah mengintruksikan dan memerintahkan kepada Kapolres Pelalawan untuk melakukan pendekatan dan berdialog dengan para karyawan yang di-PHK oleh perusahaan," ujar Hadiatmoko kepada Riau Pos, Jumat (21/11), di Gedung DPRD Riau.(amf/afz/rpg/izl/wws/kaf/bun)
http://www.riaupos.com/v2/content/view/11362/1/
''Inilah persoalan yang saya sadari harus segera dicarikan solusi dan jalan keluar. Bisa kita bayangkan, kalau 1.000 orang di PHK, maka andai satu orang harus membiayai empat orang anggota keluarga, hitung saja berapa orang rakyat Riau yang terancam kehidupannya. Belum lagi dampak sosial di sekitar mereka, semisal kedai nasi atau usaha kecil-kecilan. Untuk itu, perlu kiranya kita cari solusi terbaik secepatnya. Agar jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Harus ada kepastian hukum yang jelas dan solusi atas semua persoalan yang tengah dihadapi perusahaan," tegas Rusli.
Sementara itu, HR Mambang Mit kepada wartawan, Jumat (21/11), usai pelantikan memastikan akan segera mengagendakan solusi terbaik bagi persoalan sosial yang kini dihadapi masyarakat Riau. ''Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, namun perlu rembuk (musyawarah) bersama. Bagaimanapun, tentu ini akan jadi perhatian utama kita dan harus segera dicari solusinya. Mungkin secepatnya akan kita kumpulkan pihak-pihak terkait, baik dari perusahaan, asosiasi pekerja, dinas terkait dan instansi lainnya. Tujuannya untuk mencarikan solusi terbaik bagi para pekerja," kata Mambang.
Krisis Bahan Baku
Dalam pada itu, PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) yang telah mem-PHK 1.000 karyawannya dan merumahkan ribuan lainnya kembali menegaskan keputusan PHK itu dilakukan untuk rasionalisasi, terkait krisis bahan baku dan dampak hantaman krisis keuangan global.
Dijelaskan Public Relation (PR) Riaupulp, Nandik Sufaryono, akibat krisis bahan baku misalnya, saat ini produksi Riaupulp turun sampai 2.000 ton per hari, dari biasanya 6.000 ton pulp per hari. "Kita sudah memohon agar sejuta meter kubik kayu yang di-police line bisa dimanfaatkan untuk bahan baku agar produksi Riaupulp berjalan stabil, tapi itu tidak diakomodir. Padahal kayu-kayu itu sudah kita bayar PSDH dan DR-nya," jelas Nandik.
Kayu-kayu tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan, apalagi sebagian sudah membusuk. Bila bisa dimanfaatkan, maka bisa menjaga produksi perusahaan tersebut hingga dua bulan ke depan dengan kapasitas 6.000 ton per hari. Namun kondisi saat ini, kayu-kayu tersebut tidak bisa dimanfaatkan malah terbiarkan tak terurus.
Menurunnya produksi akibat krisis bahan baku tersebut, lanjut Nandik, menjadikan perusahaan harus melakukan berbagai efisiensi untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Seperti menekan sejumlah biaya yang bisa ditekan, mulai dari operasional pabrik, listrik, perjalanan dinas. Namun, langkah tersebut tidak mampu menutupi operasional perusahaan sehingga langkah rasionalisasi (PHK) harus diambil.
Di sisi lain, Nandik juga mengakui efek domino dari adanya kebijakan PHK ini juga tak terelakkan. Perekonomian Kota Pangkalankerinci khususnya dan Kabupaten Pelalawan umumnya juga pasti terimbas. "Adanya PHK lebih dari 1.000 karyawan efeknya sangat luar biasa buat Pangkalankerinci. Saat ini yang tampak, pusat perbelanjaan mulai memperlambat jam buka, rumah kontrakkan mulai sepi," kata Nandik Sufaryono saat presentasi di kantor Riau Pos, Jumat (21/11). Nandik yang datang bersama manajemen Riaupulp lainnya, Amru Mahalli dan Troy Pantouw, sengaja datang ke gedung Riau Pos untuk bertukar pikiran. Mereka disambut CEO Riau Pos Group H Rida K Liamsi, Pemred Riau Pos Zulmansyah dan Pemred Pekanbaru Pos H H Amzar.
Dari pemaparan Nandik, selain berpengaruh kepada produksi, juga berakibat kepada generator listrik. Karena generator yang ada saat ini bahan bakarnya dari kulit kayu.
Oleh karena itu, kata Nandik, selain memutuskan mata pencarian 1.000 lebih karyawan, listrik untuk Kota Pangkalankerinci mulai terancam. Karena kesulitan kulit kayu, dari tujuh generator listrik milik perusahaan hanya tiga yang hidup. ''Akibatnya kita defisit power sebesar 26 MW (megawatt, red)," jelas Nandik.
Untuk menanggulangi semua ini, kata Nandik, diberlakukan pemadaman bergilir mulai dari tiga hingga delapan jam sehari. Untuk Riau Komplek (kawasan pemukiman Riaupulp) sudah berlangsung pemadaman sejak awal November 2008. Selanjutnya akan ada pengurangan pasokan listrik ke PLN sebesar 50 persen yang direncanakan dalam waktu dekat. Pasokan untuk BUMD juga akan ada pemadaman bergilir.
Pesangon Dibayar
Dari Pangkalankerinci dilaporkan, PHK yang diumumkan Presiden Direktur Riaupulp Rudi Fajar, Kamis (20/11), di Hotel Pangeran Pekanbaru akhirnya dilakukan. Jumat (21/11) sore, seribu karyawan dipanggil satu persatu dan dikumpulkan di tiga tempat berbeda, yaitu di kantor Riau Fiber, Kantor Pec Tech Service Indonesia dan Hotel Unigraha Pangkalankerinci, Kabupaten Pelalawan.
Di lokasi pemanggilan itu, karyawan yang terkena PHK diberi satu amplop oleh tim khusus yang dibentuk menangani PHK. Tim ini dibentuk dan diorganisir oleh Human Resource Department (HRD). Amplop tersebut berisi surat pemberitahuan bahwa yang menerimanya akan di-PHK. Masing-masing penerima diminta membaca dan memahami isi surat. Jika setuju, karyawan tersebut diminta membubuhkan tandatangan pada lembaran lain yang disediakan khusus.
Proses berikutnya, karyawan menunggu tim menyiapkan segala sesuatu termasuk soal pembayaran pesangon. ''Sesuai dengan statemen Direktur Utama, hari ini 1.000 orang PHK. Semua proses ini kami lakukan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku," ucap PR Riaupulp Troy Pantau, kemarin.
Proses PHK tahap berikutnya, kata Troy, melibatkan 1.000 karyawan lagi. Dan akan dilaksanakn dalam waktu dekat. Mungkin PHK di RAPP tidak menakutkan seperti sering dibayangkan. Meski ada karyawan yang agak berat menerima keputusan, namun banyak juga yang dengan suka cita menerimanya.
''Entah apa sebabnya, mungkin memang karena sudah ada job di luar. Mungkin lantaran proses PHK di Riaupulp ini mengikuti aturan. Kawan-kawan menerima pesangon antara Rp60 juta sampai dengan Rp100 juta lebih," tutur Menurut Koordinator Serikat Pekerja Riaupulp H Hamdani, saat mendampingi puluhan karyawan PHK.
PHK di Riaupulp pun mungkin berbeda dengan suasana yang banyak orang bayangan. Di sini, karyawan dijemput ke rumah atau tempat kerja masing-masing pada pagi hari dengan menggunakan bus-bus AC yang sudah disediakan. Tidak itu saja, mereka mendapatkan pendampingan dari pengurus Serikat Pekerja yang ada. ''Kita melaksanakan pendampingan agar kawan-kawan senang. Bagi yang berat pergi, kita bujuk, beri pengertian, dinasehati supaya tidak down betul. Dan pendampingan ini sampai pada proses akhir, dimana mereka mendapatkan hak-haknya semua," tambah Hamdani yang menjabat Community Relation Officer, di bawah SGR Departemen pimpin Manajer Wan Jack Muhammad Anja.
Hingga petang kemarin, pihak Serikat Pekerja belum diberitahu berapa sesungguhnya karyawan yang kena PHK. Sampai petang, catatan Serikat Pekerja baru berhasil menghimpun 492 nama. Lima di antaranya pengurus serikat pekerja. Mereka adalah Asido, Riswandi, Refrido, Surya dan Wawan Setiawan Rajd. ''Hitungan kami ada 492 orang, termasuk kawan-kawan pengurus lima orang," ungkapnya
Polres Antisipasi
Di sisi lain, Kapolda Riau Brigjen Pol Hadiatmoko sudah menginstruksikan kepada Kapolres Pelalawan untuk mengantisipasi terkait adanya PHK ini. Antisipasi dalam bentuk pendekatan secara persuasif terhadap karyawan yang di-PHK. Polres diminta untuk berdialog dan menjelaskan kepada karyawan tentang mengapa perusahaan mengambil kebijakan PHK. ''Kita sudah mengintruksikan dan memerintahkan kepada Kapolres Pelalawan untuk melakukan pendekatan dan berdialog dengan para karyawan yang di-PHK oleh perusahaan," ujar Hadiatmoko kepada Riau Pos, Jumat (21/11), di Gedung DPRD Riau.(amf/afz/rpg/izl/wws/kaf/bun)
http://www.riaupos.com/v2/content/view/11362/1/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar