Senin, 3 Nopember 2008 08:55
Dampak Krisis Global,
Krisis global tak sekedar membuat petani kelapa sawit dan karet terpukul. Dua industri kertas raksasa di Riau, PT. IKPP dan RAPP juga terguncang hebat dibuatnya.
Riauterkini-PEKANBARU- Pengehmatan atau efisiensi besar-besaran mulai dilakukan dua perusahaan besar pulp di Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP/Riaupulp) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).
Kondisi ini akan semakin berat bila krisis global yang berimbas ke Indonesia ini terus berlanjut. Tak tertutup kemungkinan, langkah rasionalisasi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan diambil manajemen perusahaan. Langkah-langkah penghematan itu oleh Riaupulp di Pangkalan Kerinci sudah mulai dilakukan dengan pemutusan kontrak dengan pihak ketiga.
Konsekuensinya, ribuan buruh harian lepas (buruh kontrak) di kontraktor perusahaan Riaupulp mulai kehilangan pekerjaan.
Sementara, Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) telah membahas dengan pihak manajemen langkah-langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski pihak manajemen belum membicarakan kemungkinan terjadinya PHK itu, namun bila keputusan berat itu harus diambil perusahaan, maka diyakinkan hampir separuh karyawan akan di-PHK. Begitu juga di Riaupulp, tidak tertutup kemungkinan PHK terhadap karyawan tetap akan dilakukan.
Di Riaupulp, penghematan besar-besaran yang dilakukan di internal perusahaan seperti memutus langganan semua koran, membatasi penggunaan air hanya untuk keluarga saja, melakukan pemadaman bergilir selama tiga jam dan transpor non-operasional ditarik perusahaan.
Menurut Manager Public Relations PT RAPP (Riaupulp) Nandik Sufaryono, kebijakan ini bagian dari langkah efisiensi yang diambil manajemen untuk mempertahankan diri dari badai krisis yang terjadi saat ini. ‘’Kami melakukan efisiensi di semua lini dengan harapan suatu saat nanti kembali survive. Di antaranya menghentikan sementara waktu kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Tapi tentu kami berusaha menjalankan kebijakan tersebut sebaik-baiknya agar dampak ke masyarakat minimum,’’ jelas Nandik.
Nandik mengakui, langkah efisiensi ini telah menimbulkan ribuan pekerja lepas kehilangan pekerjaan namun mengaku tidak persis tahu berapa angka-angkanya. Yang pasti, menurutnya, pihak manajemen tengah bekerja keras untuk bertahan, di mana salah satu targetnya adalah menyelamatkan hajat hidup orang banyak yang terlibat dalam industri Riaupulp. ‘’Kami berharap masyarakat bersabar,’’ katanya sebagaimana dilansir Riau Pos akhir pekan lalu.
Namun sejauh ini, menurut Nandik, Riaupulp belum melakukan PHK terhadap karyawan tetap, meski kemungkinan untuk itu terbuka lebar. Pasalnya, transaksi penjualan pulp dan kertas praktis terhenti sejak beberapa pekan terakhir. Ini mengakibatkan cash flow perusahaan memburuk drastis dan memaksa manajemen menunda pembayaran kepada pihak ketiga. ‘’’Kebijakan baru untuk efisiensi masih terbuka, termasuk juga PHK itu,’’ ungkapnya.
Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pelalawan, pemutusan sementara kontrak dengan pihak ketiga tersebut memang akan menimbulkan ribuan pengangguran baru. ‘’Banyak sekali perusahaan kontraktor RAPP yang tidak melanjutkan kontrak kerja. Ini bisa langsung membuat ribuan pengangguran baru. Tapi kalau kontrak rekanan dibuka lagi, mereka dipekerjakan,’’ ungkap Kepala Disnaker Kabupaten Pelalawan Murizal Yazid kepada Riau Pos di ruang kerja Kasubdin Penempatan Disnaker.
Namun, lanjutnya, hingga Jumat (31/10), Disnaker Pelalawan belum menerima laporan rencana PHK baik, dari pihak perusahaan maupun dari para karyawan. ‘’Laporan PHK sampai hari ini belum ada kami terima, bahkan rencana PHK juga tidak ada. Tidak ada pengusaha maupun pekerja yang datang pada kami mengenai PHK,’’ tegasnya
Adapun pengangguran baru tersebut, menurut Murizal Yazid, adalah pekerja kontrak yang berstatus buruh harian lepas. ‘’Mereka tidak mempunyai hubungan langsung dengan RAPP, mereka didatangkan perusahaan rekanan untuk menangani kerja-kerja borongan dan harian lepas, baik di pabrik maupun hutan tanaman,’’ jelasnya
Kondisi itu sudah ditemui Riau Pos di Pangkalan Kerinci. Buruh harian lepas tersebut saat ini tinggal menunggu tunggakan gaji dan ongkos untuk balik kampung. ‘’Rombongan saya ada seratus orang lebih, sudah dipecat semuanya. Kami minta tanggungjawab ongkos pulang kampung sama gaji yang belum dibayar,’’ ucap Sutris (26), pekerja asal Jawa Timur. Menurutnya, ia dan rekan-rekannya masih punya piutang dengan induk semang, sebuah perusahaan borongan di Riaupulp.
Di Perawang, ancaman PHK di PT Arara Abadi anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) juga sudah mulai dirasakan karyawannya. Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) yang mengetahui kemungkinan perusahaan melakukan PHK hampir separuh karyawannya telah melakukan rapat koordinasi —yang juga dihadiri pihak manajemen perusahaan, Kamis (30/10), di Sekretariat SP Arara Abadi.
Dari notulen rapat SP-AA dan ditandatangani Suryadi SH dari pihak manajemen/HRD serta Ketua SP-AA H Yulius, Sekertaris Umum Hendri Yudi SP menghasilkan tujuh kesepakatan. Pertama, tidak tercapainya hasil target produksi dengan jumlah formasi karyawan yang ada. (Target produksi satu juta ton/tahun dengan karyawan 3.680 karyawan). Kedua, pengurangan karyawan sesuai dengan PKB Pasal 59 Ayat 3. Nilai PAT2 (dua) tahun terakhir dan tidak tertutup kemungkinan karyawan yang mendapat nilai PAT (DD, DC, CD, CC, CB dan BC). Apabila sampai dengan tanggal 10 November, kemungkinan perusahaan melakukan PHK sepihak.
Ketiga, pengurangan karyawan dari total 3.680 karyawan menjadi 1500-2000 orang karyawan. Keempat, perusahaan telah melakukan upaya mengurangi operasional sampai dengan 40 persen. Kelima, pensiunan dipercepat juga akan dipertimbangkan untuk dapat direalisasikan apabila pekerja telah berumur 54 tahun. Keenam, untuk KKWT dan TKA apabila habis kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Ketujuh, SP-AA melakukan fungsi kontrol terhadap nilai-nilai yang tidak objektif.
Namun informasi tentang rencana PHK besar-besaran yang akan dilakukan PT AA ini dibantah oleh Manajer Humas IKPP Nazaruddin. Menurutnya, meski saat ini terjadi krisis keuangan global, pihaknya masih tetap bertahan meski tidak bisa diprediksi dan pihaknya akan tetap mempekerjakan karyawan yang ada saat ini dengan baik. ‘’Ya, krisis ini memang sangat berat bagi perusahaan, tapi sejauh ini kita belum ada melakukan PHK terhadap karyawan,’’ ujarnya singkat.
Krisis yang dialami IKPP, meski sangat berat tapi masih belum begitu berpengaruh terhadap proses produksi dan ekspor. Pasalnya, pasar IKPP sekitar 40 persen adalah pasar dalam negeri. Sedangkan pasar luar negerinya, lebih banyak ke negara Asia seperti Arab dan Jepang. Sehingga, meskipun terjadi penurunan permintaan namun kondisinya tidak separah peerusahaan yang memiliki orientasi ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Disnaker Kabupaten Siak belum mendapatkan informasi tertulis mengenai rencana PHK tersebut. ‘’Secara lisan kita memang sempat mendengar akan adanya gelombang PHK besar-besar dari perusahaan besar yang ada di Kabupaten Siak. Tapi secara tertulis kita memang belum menerima laporan dari perusahan yang akan mem-PHK karyawannya,’’ ujar Kasuddin Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Siak Drs H Said Arif Fadilah MSi kepada wartawan akhir pekan lalu di Siak.
Pernyataan itu disampaikan Arif, karena adanya krisis keuangan di perusahaan besar seperti PT IKPP. Tapi pihaknya hanya mengimbau agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, karena ini akan mempengaruhi sistem perekonomian di Kabupaten Siak.
Untuk mengantisipasi ini, Arif mengimbau kepada perusahaan agar berlaku bijaksana, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat melangsung kehidupan keluarga tanpa ada kendala yang berarti. Meski untuk mem-PHK karyawan itu adalah hak perusahaan, karena jika dipaksakan untuk menghidupi karyawannya yang tidak memungkinkan juga tidak bisa diprediksi.
Cari Jalan Penyelesaian
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau meminta persoalan yang sedang dialami dua perusahaan besar Riaupulp dan IKPP segera dicarikan jalan keluar dan penyelesaiannya secara cepat dan tepat sehingga PHK terhadap karyawan tak terjadi. Menurut Asisten III Setda Provinsi Riau Drs H Tengku Razmara, Pemprov Riau belum mengetahui akan adanya PHK secara masal dari dua perusahaan pulp terbesar di Riau tersebut. Tapi berharap persoalan ini harus dicarikan jalan penyelesaiannya secara cepat dan tepat, sehingga PHK tersebut tak jadi.
‘’Harus ada penyelesaian tripartit dalam hal ini, teknisnya tentu dinas terkait. Disnaker Riau tentu lebih tahu. Meskipun demikian hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi dengan segera,’’ ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.
Razmara tak berkomentar banyak terkait hal ini. Menurutnya dirinya tidak memahami betul hal itu, karenanya untuk lebih jelas ia menyarankan agar mengubungi Kadisnaker. ‘’Yang jelas Pemprov belum menerima kabar ini,’’ ujarnya singkat.***
Dampak Krisis Global,
Krisis global tak sekedar membuat petani kelapa sawit dan karet terpukul. Dua industri kertas raksasa di Riau, PT. IKPP dan RAPP juga terguncang hebat dibuatnya.
Riauterkini-PEKANBARU- Pengehmatan atau efisiensi besar-besaran mulai dilakukan dua perusahaan besar pulp di Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP/Riaupulp) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).
Kondisi ini akan semakin berat bila krisis global yang berimbas ke Indonesia ini terus berlanjut. Tak tertutup kemungkinan, langkah rasionalisasi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan diambil manajemen perusahaan. Langkah-langkah penghematan itu oleh Riaupulp di Pangkalan Kerinci sudah mulai dilakukan dengan pemutusan kontrak dengan pihak ketiga.
Konsekuensinya, ribuan buruh harian lepas (buruh kontrak) di kontraktor perusahaan Riaupulp mulai kehilangan pekerjaan.
Sementara, Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) telah membahas dengan pihak manajemen langkah-langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski pihak manajemen belum membicarakan kemungkinan terjadinya PHK itu, namun bila keputusan berat itu harus diambil perusahaan, maka diyakinkan hampir separuh karyawan akan di-PHK. Begitu juga di Riaupulp, tidak tertutup kemungkinan PHK terhadap karyawan tetap akan dilakukan.
Di Riaupulp, penghematan besar-besaran yang dilakukan di internal perusahaan seperti memutus langganan semua koran, membatasi penggunaan air hanya untuk keluarga saja, melakukan pemadaman bergilir selama tiga jam dan transpor non-operasional ditarik perusahaan.
Menurut Manager Public Relations PT RAPP (Riaupulp) Nandik Sufaryono, kebijakan ini bagian dari langkah efisiensi yang diambil manajemen untuk mempertahankan diri dari badai krisis yang terjadi saat ini. ‘’Kami melakukan efisiensi di semua lini dengan harapan suatu saat nanti kembali survive. Di antaranya menghentikan sementara waktu kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Tapi tentu kami berusaha menjalankan kebijakan tersebut sebaik-baiknya agar dampak ke masyarakat minimum,’’ jelas Nandik.
Nandik mengakui, langkah efisiensi ini telah menimbulkan ribuan pekerja lepas kehilangan pekerjaan namun mengaku tidak persis tahu berapa angka-angkanya. Yang pasti, menurutnya, pihak manajemen tengah bekerja keras untuk bertahan, di mana salah satu targetnya adalah menyelamatkan hajat hidup orang banyak yang terlibat dalam industri Riaupulp. ‘’Kami berharap masyarakat bersabar,’’ katanya sebagaimana dilansir Riau Pos akhir pekan lalu.
Namun sejauh ini, menurut Nandik, Riaupulp belum melakukan PHK terhadap karyawan tetap, meski kemungkinan untuk itu terbuka lebar. Pasalnya, transaksi penjualan pulp dan kertas praktis terhenti sejak beberapa pekan terakhir. Ini mengakibatkan cash flow perusahaan memburuk drastis dan memaksa manajemen menunda pembayaran kepada pihak ketiga. ‘’’Kebijakan baru untuk efisiensi masih terbuka, termasuk juga PHK itu,’’ ungkapnya.
Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pelalawan, pemutusan sementara kontrak dengan pihak ketiga tersebut memang akan menimbulkan ribuan pengangguran baru. ‘’Banyak sekali perusahaan kontraktor RAPP yang tidak melanjutkan kontrak kerja. Ini bisa langsung membuat ribuan pengangguran baru. Tapi kalau kontrak rekanan dibuka lagi, mereka dipekerjakan,’’ ungkap Kepala Disnaker Kabupaten Pelalawan Murizal Yazid kepada Riau Pos di ruang kerja Kasubdin Penempatan Disnaker.
Namun, lanjutnya, hingga Jumat (31/10), Disnaker Pelalawan belum menerima laporan rencana PHK baik, dari pihak perusahaan maupun dari para karyawan. ‘’Laporan PHK sampai hari ini belum ada kami terima, bahkan rencana PHK juga tidak ada. Tidak ada pengusaha maupun pekerja yang datang pada kami mengenai PHK,’’ tegasnya
Adapun pengangguran baru tersebut, menurut Murizal Yazid, adalah pekerja kontrak yang berstatus buruh harian lepas. ‘’Mereka tidak mempunyai hubungan langsung dengan RAPP, mereka didatangkan perusahaan rekanan untuk menangani kerja-kerja borongan dan harian lepas, baik di pabrik maupun hutan tanaman,’’ jelasnya
Kondisi itu sudah ditemui Riau Pos di Pangkalan Kerinci. Buruh harian lepas tersebut saat ini tinggal menunggu tunggakan gaji dan ongkos untuk balik kampung. ‘’Rombongan saya ada seratus orang lebih, sudah dipecat semuanya. Kami minta tanggungjawab ongkos pulang kampung sama gaji yang belum dibayar,’’ ucap Sutris (26), pekerja asal Jawa Timur. Menurutnya, ia dan rekan-rekannya masih punya piutang dengan induk semang, sebuah perusahaan borongan di Riaupulp.
Di Perawang, ancaman PHK di PT Arara Abadi anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP) juga sudah mulai dirasakan karyawannya. Serikat Pekerja Arara Abadi (SP-AA) yang mengetahui kemungkinan perusahaan melakukan PHK hampir separuh karyawannya telah melakukan rapat koordinasi —yang juga dihadiri pihak manajemen perusahaan, Kamis (30/10), di Sekretariat SP Arara Abadi.
Dari notulen rapat SP-AA dan ditandatangani Suryadi SH dari pihak manajemen/HRD serta Ketua SP-AA H Yulius, Sekertaris Umum Hendri Yudi SP menghasilkan tujuh kesepakatan. Pertama, tidak tercapainya hasil target produksi dengan jumlah formasi karyawan yang ada. (Target produksi satu juta ton/tahun dengan karyawan 3.680 karyawan). Kedua, pengurangan karyawan sesuai dengan PKB Pasal 59 Ayat 3. Nilai PAT2 (dua) tahun terakhir dan tidak tertutup kemungkinan karyawan yang mendapat nilai PAT (DD, DC, CD, CC, CB dan BC). Apabila sampai dengan tanggal 10 November, kemungkinan perusahaan melakukan PHK sepihak.
Ketiga, pengurangan karyawan dari total 3.680 karyawan menjadi 1500-2000 orang karyawan. Keempat, perusahaan telah melakukan upaya mengurangi operasional sampai dengan 40 persen. Kelima, pensiunan dipercepat juga akan dipertimbangkan untuk dapat direalisasikan apabila pekerja telah berumur 54 tahun. Keenam, untuk KKWT dan TKA apabila habis kontrak tidak akan diperpanjang lagi. Ketujuh, SP-AA melakukan fungsi kontrol terhadap nilai-nilai yang tidak objektif.
Namun informasi tentang rencana PHK besar-besaran yang akan dilakukan PT AA ini dibantah oleh Manajer Humas IKPP Nazaruddin. Menurutnya, meski saat ini terjadi krisis keuangan global, pihaknya masih tetap bertahan meski tidak bisa diprediksi dan pihaknya akan tetap mempekerjakan karyawan yang ada saat ini dengan baik. ‘’Ya, krisis ini memang sangat berat bagi perusahaan, tapi sejauh ini kita belum ada melakukan PHK terhadap karyawan,’’ ujarnya singkat.
Krisis yang dialami IKPP, meski sangat berat tapi masih belum begitu berpengaruh terhadap proses produksi dan ekspor. Pasalnya, pasar IKPP sekitar 40 persen adalah pasar dalam negeri. Sedangkan pasar luar negerinya, lebih banyak ke negara Asia seperti Arab dan Jepang. Sehingga, meskipun terjadi penurunan permintaan namun kondisinya tidak separah peerusahaan yang memiliki orientasi ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Disnaker Kabupaten Siak belum mendapatkan informasi tertulis mengenai rencana PHK tersebut. ‘’Secara lisan kita memang sempat mendengar akan adanya gelombang PHK besar-besar dari perusahaan besar yang ada di Kabupaten Siak. Tapi secara tertulis kita memang belum menerima laporan dari perusahan yang akan mem-PHK karyawannya,’’ ujar Kasuddin Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Siak Drs H Said Arif Fadilah MSi kepada wartawan akhir pekan lalu di Siak.
Pernyataan itu disampaikan Arif, karena adanya krisis keuangan di perusahaan besar seperti PT IKPP. Tapi pihaknya hanya mengimbau agar perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya, karena ini akan mempengaruhi sistem perekonomian di Kabupaten Siak.
Untuk mengantisipasi ini, Arif mengimbau kepada perusahaan agar berlaku bijaksana, sehingga para karyawan dapat bekerja dengan baik dan dapat melangsung kehidupan keluarga tanpa ada kendala yang berarti. Meski untuk mem-PHK karyawan itu adalah hak perusahaan, karena jika dipaksakan untuk menghidupi karyawannya yang tidak memungkinkan juga tidak bisa diprediksi.
Cari Jalan Penyelesaian
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau meminta persoalan yang sedang dialami dua perusahaan besar Riaupulp dan IKPP segera dicarikan jalan keluar dan penyelesaiannya secara cepat dan tepat sehingga PHK terhadap karyawan tak terjadi. Menurut Asisten III Setda Provinsi Riau Drs H Tengku Razmara, Pemprov Riau belum mengetahui akan adanya PHK secara masal dari dua perusahaan pulp terbesar di Riau tersebut. Tapi berharap persoalan ini harus dicarikan jalan penyelesaiannya secara cepat dan tepat, sehingga PHK tersebut tak jadi.
‘’Harus ada penyelesaian tripartit dalam hal ini, teknisnya tentu dinas terkait. Disnaker Riau tentu lebih tahu. Meskipun demikian hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi dengan segera,’’ ujarnya kepada wartawan akhir pekan lalu.
Razmara tak berkomentar banyak terkait hal ini. Menurutnya dirinya tidak memahami betul hal itu, karenanya untuk lebih jelas ia menyarankan agar mengubungi Kadisnaker. ‘’Yang jelas Pemprov belum menerima kabar ini,’’ ujarnya singkat.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar