Sabtu, 22 Nopember 2008 12:49
PT. RAPP telah mem-PHK dan merumahkan ribuan karyawannya akibat krisis bahan baku. Sayangnya pemerintah tak memiliki kebijakan khusus untuk membentu industri kertas raksasa itu.
Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa pemerintah hanya bisa prihatin atas kondisi sulit yang saat ini dihadapi PT. Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp). Krisis bahan baku membuat industri kertas raksasa itu harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan ribuan karyawannya. Sejauh ini pemerintah tak memiliki kebijakan atau paket khusus yang bisa membantu agar kondisi RAPP tak kian memburuk.
"Masalahnya (yang dihadapi RAPP.red) adalah krisis bahan baku. Kita tak bisa membantu itu," tukas Fahmi Idris menjawab riauterkini usai menghadiri malam syukuran dan pengantar tugas M Rusli Zainal-Raja Mambang Mit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau priode 2008-2013 di Gedung Daerah Provinsi Riau tadi malam.
Pada saat mengumumkan PHK dan merumahkan ribuan karyawan Dirut PT. RAPP Rudi Fajar menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar membantu memberikan kepastian hukum terhadap legalitas kayu yang digunakan perusahaan sebagai bahan baku. Atas permintaan tersebut, Fahmi mengatakan bahwa selama ini pemerintah sudah sangat serius membantu. "Pemerintah sudah sangat serius. Sampai dibentuk tim khusus penanganan illegal logging untuk Riau," jawabnya.
Hanya saja, Fahmi mengakui kalau sejauh ini tim yang beranggotakan sejumlah menteri tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana diharap. "Kalau timnya belum berhasil, ya jangan tanya saya. Tanya sama timnya," ujar Fahmi sebelum masuk sebuah bus yang akan membawanya meninggalkan lokasi syukuran.***(mad
http://riauterkini.com/usaha.php?arr=21785
PT. RAPP telah mem-PHK dan merumahkan ribuan karyawannya akibat krisis bahan baku. Sayangnya pemerintah tak memiliki kebijakan khusus untuk membentu industri kertas raksasa itu.
Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan bahwa pemerintah hanya bisa prihatin atas kondisi sulit yang saat ini dihadapi PT. Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp). Krisis bahan baku membuat industri kertas raksasa itu harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan ribuan karyawannya. Sejauh ini pemerintah tak memiliki kebijakan atau paket khusus yang bisa membantu agar kondisi RAPP tak kian memburuk.
"Masalahnya (yang dihadapi RAPP.red) adalah krisis bahan baku. Kita tak bisa membantu itu," tukas Fahmi Idris menjawab riauterkini usai menghadiri malam syukuran dan pengantar tugas M Rusli Zainal-Raja Mambang Mit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau priode 2008-2013 di Gedung Daerah Provinsi Riau tadi malam.
Pada saat mengumumkan PHK dan merumahkan ribuan karyawan Dirut PT. RAPP Rudi Fajar menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar membantu memberikan kepastian hukum terhadap legalitas kayu yang digunakan perusahaan sebagai bahan baku. Atas permintaan tersebut, Fahmi mengatakan bahwa selama ini pemerintah sudah sangat serius membantu. "Pemerintah sudah sangat serius. Sampai dibentuk tim khusus penanganan illegal logging untuk Riau," jawabnya.
Hanya saja, Fahmi mengakui kalau sejauh ini tim yang beranggotakan sejumlah menteri tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana diharap. "Kalau timnya belum berhasil, ya jangan tanya saya. Tanya sama timnya," ujar Fahmi sebelum masuk sebuah bus yang akan membawanya meninggalkan lokasi syukuran.***(mad
http://riauterkini.com/usaha.php?arr=21785
Tidak ada komentar:
Posting Komentar